KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

Abstract

Based on the title of this writing 'The Study of Policy Implementation on the Urban Route Network Establishment at Badung regency, Bali, therefore in order to answer the existing phenomenon it is important to conduct field examination. The objectives of the study are to analyze and describe the process of government policy implementation at Badung regency regarding urban route network establishment for Badung region according to Regent decree number 883/1996 and to find out and analyze the factors that encourage and discourage it implementation process. ln analyzing and describing the implementation process, and in finding the factors that encourage as well as discourage the implementation process the writer uses descriptive qualitative method. This means that the writer gather the all information, written and spoken one, and also observing the behavior and subsequently describe and conclude it comprehensively as a whole to give better understanding The result of the research shows that the implementation of Regent Decree number 883/1996 is hardly obtain the expected aim, which is to anticipate public mobility by media transportation. This failure is due to the incapability of the implementing body or the government in facing the exact problem and in searching for the resolution strategy that causes the failure in establishing the objectives in the implementation process. Transportation providers existed in Badung regency is as much as approximately 106 providers in 2002. As the funding body that has the potency in providing transportation armada for the trip route, transportation provider and the people that live along the trip route as the vital element are not involved in the implementation process. The mistake in establishing the implementation objectives as above mentioned is the prior failure in implementation process. However, several other factors have the potential in causing the failure such as the absence of passenger's potential assessment at every established trip route and the misunderstanding among the transportation provider that conunitted and. mostly conduct their service for tourism purpose as mentioned by Provincial Statute of Bali .no 9/1989. This provincial statute provide the special license to perform tourism transportation that in fact is no longer valid since the issuance of Regulation ntunber 14/1992 regarding traffic and road transportation and the issuance of Government decree number 41/1993 regarding road transportation. Bertitik tolak dad J udul yang diangkat dalam tulisan ini yaitu Kajian Implementasi Kebijakan. Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaa di Kabupaten Badung, maka guna menjawab fenomena yang ada perlu dilakukan penelitian lapangan Adapun tujuan dart penelitian ini, Pertama yaitu Untuk menganalisis dan rnendiskripsikan proses implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Badung, sesuai Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Badung Nomor : 883 Tahun 1996, dan Kedua ; Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses implementasi kebijakan tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Badung, sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor : 883 Tahun 1996. Dalam pelaksanaan penelitian ini. untuk menganalisis dan mendiskripsikan proses implementasi serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses implementasi, penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, hal ini dimaksudkan bahwa peneliti akan melakukan tindakan secara narasi menggali informasi yang mendalam melalui informan baik berupa kata-kata maupun tulisan serta mengamati perilaku, kemudian menggambarkan secara deskriptif serta menyimpulkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam suatu anatomi infonnasi sehingga dapat memberikan makna yang jelas. Dad hasil penelitian yang telab dilakukan ternyata implementasi kebijakan Bupati yang berupa SK. Bupati Nomor : 883 Tahun 1996, tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat dengan menggunakan sarana angkutan. Kegagalan ini lebih disebabkan oleh kurang mampunya pihak Badan Pelaksana atau pemerintah dalam memahami permasalahan yang dihadapi secara utuh serta strategi pemecahannya, sehingga terjadi kekeliruan dalam penetapan sasaran yang mesti dilibatkan dalam proses implementasi, pihak pengusaha aangkutan yang ada di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 106 pengusaba sampai tahun 2000, yang selaku penyandang dana serta mempunyai potensi dalam pengadaan armada angkutan tmtulc mengisi jalur trayek, dan jitga masyarakat yang ada di daerah jalur trayek sebagai pihak calon pengguna jasa angkutan yang merupakan elemen penting justru tidak dilibatkan dalam proses implementasi. Kekeliruan dalam penetapan sasaran implementasi ini merupakan awal kegagalan proses implementasi, disamping juga ada faktor-faktor lain yang berpotensi menyebabkan kegagalan seperti tidak adanya kajian potensi penumpang pada setiap jalur trayek yang telah ditetapkan serta adanya komitmen atau kesepakatan yang kuat dikalangan pihak pengusaha angkutan yang lebih banyak bergerak dalam bidang angkutan pariwisata, yang menafsirkan ijin usaha angkutan yang mereka dapatkan dari Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 9 Tahun 1989 adalah ijin angkutan khusus dibidang angkutan pariwisata, yang pada kenyataannya bahwa ijin tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 1993, tentang Angkutan Jalan.