KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA MANADO

Abstract

City which promises employtnent opportunity can cause migration or urbanization, migrants expec an employments, but the opportunity is not suitable in number comparing to the employment seekers, beside job opportunity requirements sometime are beyond the seekers not match with their education and skill, for this reason they cannot be accepted on formal sector. Sustainable economic crisis, and uncondusive situation, trigger job opportunity on informal sector like street vendors. The current city government policies have not yet accommodated informal vendors and there is no decisive sanction for the rulebreaking vendors, as a result the situation make city looks unorganized and slutned. This study is aimed to analyze local government policies regarding street vendors activity in Manado's municipality center, and is expected find the criterias to make street vendors activities arrangement policies. The approach of this study is descriptive analysis. While analysis technique is quantitative descriptive with frequency distribution and qualitative descriptive analysis technique. Manado municipality center has been choosen as research location, because of a big number of street vendors domination. This study encompasses normative and action policies, considering street vendors characteristic activities. The result of analysis shows that government policy has not yet satisfied street vendors interests, that is indication with dominant of street vendors answered they never got grants from goverment The rules are only just a legal product, that's no shown serious arrange the street vendors, and it can be identifit by most of street vendors answered was not understand the towards of regulation who arrange their activities. There is strong no legal bases for local government to collect market retribution from the vendors, the amount of tax is similar to the formal market vendors facilitated by the government. Lack of coordination in the field makes many vendors in activite is forbidden, however they still have to pay retribution fee, these can tax collects become a boomerang for local government Lack of education and rule/policy socialization, and limite restricted area cause disorderliness, because many street vendors cannot understand the present policies which arrange their activities. It can be identifit by most street vendors who say they never get help from the government, therefore the government accommodate several criterias to make a policy in street vendor's such as (I) permission, (2) retribution, (3) prohibitive rights and obligation, (4) clear and directive sanction. The current city government policies which arrange street vendors activity at Manado municipality center, has not accommodated their interest and basically ignore vendors involvement and characteristic who dominant yunior high school. The effectivity to handle street vendors concerning their increasing numbers, local government law has to be made as a legal product regarding street vendors arrangement, which accommodated their existence, permission, retribution and sanction. Local government law is the placed as the highest legal poduct of the municipality and as a legal basic for the government to arrange street vendors existence and also for the street vendors themselves to run their activities. Kota yang menjanjikan lapangan pekerjaan telah menyebabkan terjadinya migrasi atau urbanisasi, para pendatang mengharapkan akan mendapatkan lapangan pekerjaan, namun karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah yang mencari pekerjaan serta adanya kriteria-kriteria pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, mengakibatkan mereka tidak tertampung dalam sektor formal. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan perkembangan keadaan yang belum membaik memicu maraknya pekerjaan dalam sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima. Kebijalcan yang belum mengakomodir keberadaan dan karakteristik pedagang kaki lima serta tidak disertai adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi para pedagang yang melakukan pelanggaran mengakibatkan munculnya kesan semrawut dan tidak teratur. Stud/ ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado, dan diharapkan ditemukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado. Dalam Studi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan dalam menganalisis digunakan kombinasi teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuen,0 dan teknik analisis deskriptif kualitatif: Lokasi yang dipilih adalah PKL di pusat Kota Manado, karena dominasi PKL ada dipusat kota. Lingkup Studi ini adalah kebijakan penataan aktivitas PKL mencakup substansi kebijakan tindakan dan normatif sehingga kebijakan yang ada perlu mempertimbangkan karakteristik aktivitas pedagang kaki lima. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum memperlihatkan keberpihakan kepada pedagang, hal ini diindikasikan oleh dominan pedagang menjawab tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Peraturan yang ada masih terbatas pada produk hukum, tidak terlihat upaya serius menata PKL, hal ini ditunjukkan oleh dominan pedagang tidak paham terhadap peraturan yang mengatur aktivitas mereka. Pemerintah Kota melakukan pemungutan retribusi pasar terhadap pedagang tanpa dasar hukum yang kuat, retribusi dipungut sama dengan pedagang pasar formal yang menikmati fasilitas pemerintah. Disamping itu koordinasi masih kurang dilapangan ditunjukkan oleh terdapatnya pedagang yang berjualan pada lokasi terlarang, namun ada penagihan retribusi sehingga menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri apabila melakukan penataan. Kurangnya pembinaan, sosialisasi kebijakan/peraturan, keterbatasan lokasi menjadi pemicu ketidakteraturan. Oleh sebab itu guna penataan aktivitas PKL, perlu mengakomodir kriteria-kriteria untuk pembuatan kebijakan penataan aktivitas PKL berupa (1) Perijinannya, (2) Retribusi, (3) Larangan, hak dan kewajiban, (4) Sanksi yang jelas dan tegas. Kebijakan yang ada saat ini yang mengatur PKL di pusat Kota Manado belum menunjukkan keberpihakan kepada pedagang, dan tidak mempertimbangkan karakteristik aktivitas pedagang kaki lima yang dominan pendidikan SMP. Guna efektivitas penanganan terhadap PKL yang cenderung bertambah dan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur penataan PKL, maka perlu tersedianya produk hukum berbentuk peraturan daerah yang mengakomodir keberadaan PKL, mengatur perijinannya, pemungutan retribusi serta sanksinya. Mengingat peraturan daerah merupakan produk hukum tertinggi milik pemerintah Kota dan merupakan landasan hukum buat pemerintah guna penataan keberadaan PKL dan sebagai dasar hukum buat PKL dalam melakukan aktivitasnya.