STUDI ASPEK YANG DIPRIORITASKAN PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK DALAM PENENTUAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MATARAM

Abstract

The rapid urban development was not always being followed by increasing job opportunities. Selective prerequisite to be achieved by job seeker increases the number of un-accommodated peoples in formal sectors. Thus, it causes spreading activities of informal sectors, such as hawkers. The existences of hawkers in the urban areas, forms a dilemma to the government. Dilemma for its negative impact such as traffic congestion and disorderness from the location of hawkers that was not in an appropriate uses, as it is in Mataram Municipality. Hence, the polemic between the municipal government and street hawkers increases when the attempt to relocated hawkers from AA. Gde Ngurah Street, Cakranegara to Kebudayaan Street was unsuccessful, because they prefer other areas to operate. Moreover, they even operate in the prohibited areas. Along the ways, different perception on the priority aspect of determining hawker's location between the government and street hawkers should be overcome. Thus, this research aims to explore the points in determining the priority aspect of economic, social and physical factors for street hawker's location according to the government perception, hawkers, and the involvement of community as the actors of urban development. This research tries to combine the conception of bottom up planning of community development (planning from below) with the concept of top down planning. The research method used was Delphi method elaborated with frequency distribution method. The chosen research approach was a descriptive approach through questioner to each respondent, surveys, observation and interview. The research finding shows similarity from all respondent in the priority aspect of economic factor that was operational (selling) time and the physical factor of accessible location of hawkers to the center of community activities. Differences sequence of priority aspect occurs on social factor. Street hawkers and some of the community, though it was seen from different side, prefer the aspect of safety and amenity. Mean while, the municipal government and expert, prefer to prioritize the aspect of orderness in social factor. Therefore, the alternative for the municipal government to determine the street hawker's location was on the aspect of operational (selling) time arrangement. In accordance to the physical factors, the priority aspect to be considered was the accessible location to the center of community activities, especially location around shopping center or traditional markets. Perkembangan kota yang pesat tidak selamanya disertai dengan pertambahan kesempatan kerja. Selektifnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pencari kerja, semakin menambah barisan merelca yang tidak mampu tertampung pada aktivitas formal. Hal ini mengakibatkan menjamurnya jumlah aktivitas di sektor yang berseberangan, yaitu sektor informal. Salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL di perkotaan menjadi dilema bagi pemerintah. Salah satu sisi negatifnya adalah timbulnya kemacetan clan kesemrcnvutan akibat lokasi usaha mereka yang biasanya tidak sesuai dengan peruntukkannya, seperti halnya yang terjadi di Kota Mataram. Polemik antara pemerintah dengan PKL semakin berkembang ketika upaya relokasi sebagian besar PKL di Jl. AA. Gde Ngurah, Cakranegara ke tempat yang telah disediakan di ..11. Kebudayaan belum berhasil, karena para PKL lebih memilih beraktivitas di tempat-tempat lain. Bahkan selcarang beberapa PKL terlihat mulai beraktivitas di lokasi yang sebenarnya sudah dilarang ini. Apabila ditelusuri maka perbedaan persepsi mengenai prioritas aspek dalam penentuan lokasi PKL antara pemerintah kota dan PKL adalah hal mendasar yang perlu diluruskan. Oleh sebab itu penelitian ini diarahkan untuk mencari titik temu dalam hal penentuan prioritas aspek dari faktor ekonomi, sosial, dan fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi peruntukan bagi PKL menurut pemerintah, para PKL sendiri, serta dengan melibatkan masyarakat sebagai salah satu dari aktor pembangunan kota. Penelitian ini mencoba memadukan antara konsep Bottom Up yaitu menggali konsep-konsep pemikiran dari bawah (melibatkan masyarakat) dengan konsep Top Down. Adapun metoda penelitian yang sesuai dengan konsep tersebut adalah Metoda Delphi, yang dilengkapi dengan metoda distribusi frekuensi. Sedangkan pendekatan penelitian yang dipilih adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui penyebaran lcuesioner kepada masing-masing responden dengan telcnik survey, observasi, dan wawancara. Berdasarkan survey dan anal isis yang telah dilakukan, diketahui bahwa ternyata terdapat pervamaan claim prioritas a.spek yang dipilih dalam faktor ekonomi, oleh seluruh komponen responden, yaitu aspek waktu jualan dan aspek kedekatan lokasi PKL dengan pusca-pusat kegiatan masyarakat dalam faktor fisik. Sedangkan perbedaan urutan prioritas aspek terjadi dalam faktor sosial. PKL dan sebagian besar masyarakat memilih aspek keamanan dan kenyamanan, walaupun melihat dari sisi yang berbeda, sedangkan pemerintah dan responden ahli lebih memprioritaskan aspek ketertiban sebagai prioritas utama dalam faktor sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan lokasi PKL adalah mengatur waktu jualan. Sedangkan dalam lcaitannya dengan faktor fisik, maka aspek yang menjadi prioritas untuk dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL adalah aspek kedekatan dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, terutama lolcasi-lokasi di sekitar pasar/pusat perbelanjaan.