IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT TEKNIS DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

The area autonomy causes the demand of human Resources quality in the area increases. The training and education program is one of important activities of human resources management in developing the potency of ernployer.One kind of Training and education program in the duty is Technical training and education program. Based on the decision letter of Central Java Governor No.893.3/1224/2000 / about the guidance of carrying out teclmical and functional training and education program in the province and regency/city government in central java. The technical training and education program is carried out based on the function wich is exist in the civil administration and technology development. However, the empirical data shows that the out put of technical training and education program done in Semarang regency in 2001 and 2002 do not get the place concerning with the training and education program joined, some of the technical training and education program carried out are not appropriate with the need of the civil administration. Concerned with the research result, in fact it is found that the need of training and education program is not carried out by BKD trainig and education Sub Unit as a program planing authority as well as the civil administration. The exixtence of fragmentation causes the broken series between the training and education program with placement, Weber birocration model which adheres in the public organization causes some of Department Heads in the civil administration never hold the analysis of training need without the order from the /higher, the limited resources and absence of evaluation result ineffectiveness of implementation. Based on that reality, it can be concluded that implementation of technical training and education program policy in Semarang regency is ineffective therefore one solution is the program must be based on the mature planning which is concerned with the analysis of training program need, it is coordination between organization unit which carry out the policy of technical training program is important, the resources, such as staff number, skill, means and infrastrucure should be improved and at last it needs evaluation. Otonomi Daerah menyebabkan tuntutan terhadap keberadnan kualitas Sumber Maya Manusia pada tingkat Daerah meningkat. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan salah satu aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia yang penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada pada Pegawai. Salah satu jenis Diklat dalam jabatan adalah Diklat Teknis. Berdasar Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor : 893.3/1224/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Jajaran Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Dildat Teknis yang diselenggarakan hendaknya sesuai dengan "jabatan" yang ada pada Instansi, kebutuhan Instansi dan sesuai dengan perkembangan infonnasi dan teknologi. Akan tetapi data empirik yang ada menunjukkan bahwa banyak out put Diklat Teknis yang diselenggarakan di Kabupaten Semarang pada tahun 2001 dan 2002 tidak mendapatkan tempat sesuai dengan Diklat yang diikuti, beberapa jenis Diklat teknis yang diselenggarakan kurang sesuai dengan kebutuhan Instansi. Permasalahatmya adalah mengapa out put program Diklat Teknis di Kabupaten Semarang pada talum 2001 dan 2002 banyak tidak mendapatkan penempatan dan mengapa program Diklat Teknis yang diselenggarakan pada tahun 2001 dan 2002 kurang sesuai dengan kebutuhan Instansi. Berdasarkan hasil penelitian temyata ditemukan bahwa Analisis Kebutuhan Diklat tidak dilaksanakan oleh Subid Diklat BKD sebagai perencana program maupun oleh Instansi/Dinas. Adanya fragmentasi menyebabkan terputusnya rantai antara Diklat dengan penempatan, Model Birokrasi Weber yang melekat pada organisasi publik menyebabkan para Kabag TU pada Instansi tidak pernah mengadakan Analisis Kebutuhan Dikiat tanpa perintah dari atasan, terbatasnya sumber daya dan tidak ada evaluasi memberikan kontribusi ketidak efektifan implementasi. Berdasar kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dikiat Teknis di Kabupaten Semarang kurang efektif, untuk itu salah satu solusi adalah program hams didasarkan perencanaan yang matang berdasar Analisis Kebutuhan Diklat, perlu adanya koordinasi antara unit organisasi yang menjalankan kebijakan Diklat Teknis, sumber daya seperti jumlah staf, keahlian, sarana dan prasarana pain ditingkatkan dan terakhir perlu adanya evaluasi.