PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB (Studi Kasus Sistem Polder Banger Kota Semarang)

Abstract

Salah satu masalah “crucial” di Kota Semarang adalah banjir yang membutuhkan penanganan yang tepat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan sistem polder yaitu kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yang disebut Proyek Polder Percontohan Banger (Banger Pilot Polder). Proyek Polder Percontohan Banger merupakan suatu proyek yang berbasis masyarakat. Proyek ini dilakukan di wilayah sub sistem Banger yang selama ini selalu terkena banjir dan rob. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk kelembagaan Polder Authority dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pengendalian banjir dan rob di Sistem Polder Banger; mengevaluasi partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pengendalian banjir dan Rob di Sistem Polder Banger; serta mengajukan usulan kelembagaan dalam pengelolaan Sistem Polder Banger. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan diskusi kelompok terfokus, wawancara kelompok serta observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kelembagaan yang terbentuk melalui Focus Group Discussion (FGD) adalah berbentuk Community Based Organization (CBO), yaitu suatu organisasi berbasis masyarakat namun masih berkerjasama dengan pemerintah, swasta, maupun stakeholder lainnya. Partisipasi masyarakat di daerah Banger ditumbuhkan melalui sosialisasi serta public hearing yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai sistem Polder Banger serta mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat mengenai pengendalian banjir dan rob di wilayah Banger. Dalam pelaksanaan sosialisasi dapat diketahui bahwa semua masyarakat di wilayah Banger menyetujui dilaksanakannya Proyek Percontohan Polder Banger dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan rob di wilayahnya. Kegiatan sosialisasi yang diadakan pemrakarsa merupakan sarana untuk melakukan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan proyek Polder Percontohan Banger, untuk itu dalam pelaksanaan sosialisasi masyarakat didorong untuk menyampaikan pendapatnya serta aktif terlibat dalam perencanaan pengendalian banjir dan rob, termasuk untuk duduk dalam kelembagaan yang akan mengelola Polder Banger sehingga partisipasi masyarakat terwujud nyata dalam perencanaan pengendalian banjir dan rob di wilayah Banger. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk kelembagaan yang terbentuk adalah CBO, perlu diusulkan bentuk kelembagaan yang lebih kuat sehingga dapat menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengendalian banjir dan rob di sistem Polder Banger, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat menurut teori Arnstein merupakan tingkat partisipasi pada tataran konsultasi. Usulan kelembagaan Polder Banger ke depan adalah Community Based Organization (CBO) dengan partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga menjadi wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya guna mendukung keberlanjutan sistem Polder Banger.