DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA (Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)

Abstract

This research is intended to analyze Democratization Process of Rural Government according to Law Number 22/1999 at Kalipang village, Sarang district, Rembang regency. It is also intended to analyze factors support and hamper democratization at Kalipang rural government. It is hoped to give theoritical implication to the analysis on autonomy, government, democracy, and decentralization, as well as become an experience in applying theories to real phenomenon in the society. Besides, the result of this research is intended to become a source of information to the decision makers on rural government, especially those related to democratization of the rural government. This research employed qualitative approach, to know deeply democratization process at the rural government at Kalipang. Data analysis employed interactive method, starting from data compilation, data reduction, data analysis and conclusion/verification. Based on the research, it is concluded that the prominent weakness of the democratization process at Kalipang rural government according to Law Number 22/1999 is that there is no detail regulation on the village autonomy area related to fund allocation from the central government, as well as village authority in the bargaining position with the supra-village government. Although quality of the members of the Village Consultative Board (BPD) Kalipang is good enough seen from their educational background, they show lack in professionalism background. Moreover, although the Village Head is lack in educational background, he is professional enough in doing his job, having democratic spirit, open and able to become a unifying factor for the villagers in the area. The society show a quasi- participation. Factors hampering democratization process at the village is the weak policy of the local autonomy that does not give detail regulation on rural autonomy area, the low participation of the villagers in voicing their aspiration, as well as their low access and control to the rural government. Factors supporting rural democratization is the good quality of the BPD members, and the role of the Village Head as a unifying factor for his Fokus permasalahan yang diteliti adaiah Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Thhun 1999 di Desa Kalipang serta fenomena-fenomena yang mendorong dan menghambat Demokratisasi Pemerintahan Desa Kalipang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan menganalisis fenomena-fenomena yang mendorong dan nlenghambat Proses Demokrarisasi Pemerintahan Desa di Desa Kalipang. Manfaat dan kegunaan dad penelitian ini diharapkan nlenlpunyai implikasi teorotis dalam kajian tentang Otonomi, Pernerintahan, Demokrasi dan desentralisasi serta menjadi ajang pelatihan penalaran dalam mengaplikasikan teori pada fenomena-fenomena Hil yang ada di masyarakat. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pengambil kebijakan tentang Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan Demokratisasi Pemerintahan Desa Penelitian dilakukan dengan metode Malitatif yang berusaha untuk mengetahui secara mendalam mengenai Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa di desa Kalipang. Analisis data menggunakan metode interaktif yang dimulai dad pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verivikasi. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa kelemahan yang menonjol dari Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah belum dijelaskan secara rind mertgenai wilayah otonomi desa yang menyangkut perolehan dana dad pusat dan kewenangan desa (Warn posisi bargaining dengan pemerintah supradesa. Kualitas BPD Desa Kalipang dilihat dad Mar belakang pendiclikannya cukup baik, namun dari segi profesionalisme masih kurang Kualitas Kepala Desa dilihat dad pendidikan kurang, namun cukup profesional dan memiliki jiwa dernokratis, keterbukaan dan mampu menjadi pemersatu warga Desa Kalipang. Partisipasi masyarakat dalam hal politik rnasih tergolong partisipasi semu. Faktor-faktor penghambat Proses Demokratisasi adalah lemalmya kebijakan otonomi daerah yang tidak secara rinei mengatur wilayah otonomi desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam voice, akses dan kontrol terhadap Pemerintahan Desa. Faktor-faktor pendukung Proses Demokratisasi Desa Kalipang adalah kualitas BPD yang cukup balk dan peran Kepala Desa yang mampu menjadi pemersatu warga desa. Kata kunci dalam penelitian ini adalah Demokratisasi Pemerintahan Desa, kualitas BPD, Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa..