STRATEGI PENINGKATAN PENER1MAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bop)lali)

Abstract

Fiscal policy in the Act Number 25/1999 as a part of region autonomy policy, the true is a new chapter government implementation in Indonesia, and had provided larger authority to region to organize its own territory. The low tax and charging of region become primary issues and almost faced by most regency / city in Indonesia. The implementation of Act. Number 34/2000 about the chanaes of Act Number 18/1987 about Tax and Charging of Region attempt to provide a chance to region to explore all of tax and charging potential so that, finally, be able to provide a larger contribution to region finance. Boyolali Regency, finance condition that is less benefit, where this center subsidy almost dominate region finance (73,94%), in other hand tax / charging of region is relatively smallest (8,14%). It is sued to looking for solution to anticipate strategic environment changes that continue to move. This study attempt to illustrate the issues faced by Department of Region Revenue of Boyolali Regency, as the technical agent of the region that is responsible to region revenue, particulady in order to increase region tax and charging through this strategic management perspective is expected to be going to identify external and internal organization, strategic issues faced by the organization and finally, will be recommended a number of strategy as response to the faced problems. From mandate investigation, organization mission and result of SWOT analysis can be identified some strategic issues on Department of Region Revenue of Boyolali Regency all at once the strategic formulation recommended are : (1) Developing Human Resources Strategic Issues, with strategy recommended education quality improvement, technical skill improvement, organization culture reoriented policy; (2) Strategic issues of tax and charging management procedure, with strategy recommended, management policy "Pick up of ball", Net Working System policy, policy to improve data base capacity, coordination and evaluation mechanism improvement policy; (3) Strategic Issues of region regulation implementation with strategy recommended• socialization policy, cooperation policy with collaboration at any fine; (4) Strategic issues the improvement of suprastructure and infrastructure, with the strategy recommended policy of improvement of suprastructure and infrastructure of information technology, the improvement of operational of suprastructure and infrastructure; (5) Strategic issues of law enforcement with strategy recommended founding law upholder policy, law sanction implementation policy. Kebijakan Desentralisasi Fiskal melalui UU No. 25 Tahun 1999 adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan otonomi daerah yang sesungguhnya merupakan babak baru dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, dan pada hakekatnya telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan isu yang mengedepan dan hampir dihadapi oleh sebagian besar kabupaten / kota. Implementasi UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencoba memberikan peluang kepada daerah untuk mencoba menggali segenap pajak dan retribusi daerah, sehingga pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keuangan daerah. Kabupaten Boyolali dengan kondisi keuangan yang kurang menguntungkan dimana subsidi pusat hampir mendominasi sumber keuangan daerah (73,94%), dimana di sisi lain kontribusi pajak / retribusi relatif masih rendah (8,14%), dituntut untuk mencari solusi guna mensikapi perubahan lingkungan strategis yang terus bergulir. Penulisan ini mencoba menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab terhadap pendapatan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Melalui perspektif manajemen strategis, diharapkan akan teridentifikasi kondisi eksternal dan internal organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi, dan pada akhirnya akan direkomendasikan sejumlah strategi sebagai respon atas permasalahan yang tengah dihadapi. Dari penelusuran mandat, misi organisasi, dan hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali sekaligus formulasi strategi yang direkomendasikan yaitu (1) Isu-isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan isu bagaimana mengeliminir kultur organisasi yang negatif, dengan strategi : (a) Kebijakan peningkatan pendidikan; (b) Kebijakan peningkatan ketrampilan teknis; (c) Kebijakan re-orientasi kultur organisasi (2) Isu-isu strategis yang berkaitan prosedur manajemen perpajakan dan retribusi yang terdiri dari isu strategis tentang bagaimana memperbaiki prosedur manajemen pemungutan pajak /retribusi daerah, bagaimana memperbaiki mekanisme pendataan, bagaimana meningkatkan evaluasi kegiatan, bagaimana meningkatkan koordinasi antara dinas terkaft dengan strategi : (a) Kebijakan Manajemen "Jemput Bola"; (b) Kebijakan Net Working System; (c) Kebijakan peningkatan kapasitas olah data; (d) Kebijakan peningkatan mekanisme koordinasi dan evaluasi. (3) Isu strategis optimalisasi implementasi perda pajak /retribusi dengan strategi : (a) Kebijakan Sosialisasi; (b) Kebijakan Kolaborasi disemua lini; (4) Isu Strategis peningkatan sarana dan pra sarana, dengan strategi : (a) Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana tekonologi informasi; (b) Kebijakan peningkatan sarana/prasarana operasional; (5) Isu strategis penegakan hukum (Law Enforcement), dengan strategi : (a) Kebijakan pembentukan Tim penegakan Hukum; (b) Kebijakan Kebijakan Pemberlakuan sanksi hukum.