EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TENTANG RIDDAH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

The aims of this study is to explain existence of Islamic law about ridda (apostasy) in the Indonesia penal law reform and to obtain description about possibility to implement idea or concept of Islamic law about ridda in the Indonesia penal law reform clearly. After observed to the rule of Islamic law about rfrkla, it may not to be putted in to Indonesia penal law reform as a crime, although a part of Indonesian moslems hope realization of Islamic law (tharia) in this country. This decision considers some factors, Indonesia was pluralistic nation, and religion was a sensitive matter for ecumenical relationship. Peacefulness and harmony nation relationship depend on ecumenical relationship. If this ecumenical disturb, peacefulness and harmony nation relationship will broke. Islamic law about ridda has implication for religion discrimination by the law. Islamic religion regards as a primary religion in the state. The discrimination of law for religion contradict with the foundation of state and constitution (UUD 1945). Besides that, change to other religion was a part of liberty of religion. This liberty of religion was a part of human rights, which was admitted by nations in the world on the international declarations. After observed to some factors above, and studied Islamic law about rukla from law, historical and political aspects, so in the framework of Indonesia penal law reform, which would be adjusted from Indonesia political, cultural, and social, ridda was not need to be putted in Indonesia penal law reform. Nevertheless, not impossible existence iffihad from Islamic law scholar in Indonesia. This matter, besides to solve problem of ridda, in order that Islamic law can give positive contribution for Indonesia penal law reform. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberadaan (eksistensi) hukum Islam tentang riddab dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemungkinan implementasi ide atau konsep hukum Islam mengenai tiddab dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang riddab, maka keberadaan hukum Islam tentang lidded) tidak mungkin dimasukkan sebagai tindak pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, walaupun ada sebagian kecil yang menginginkan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia. Hal Mi mengingat beberapa faktor yakni bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dan agama termasuk faktor yang sensitif bagi hubungan antarbangsa. Kehidupan berbangsa yang harrnonis dan damai sangat tergantung dari hubungan antarumat beragama. Jika hubungan antarumat beragama ini terganggu, maka akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa Hukum Islam tentang riddab berimplikasi pada adanya diskriminasi agama oleh hukum, yakni agama Islam dianggap sebagai agama yang berkedudukan tertinggi dalam negara. Adanya diskriminasi agama oleh hukum tersebut bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi Indonesia (UUD 1945). Selain itu, pindah agama merupakan bagian dari hak kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini termasuk hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa sedunia dalam deklarasi-deklarasi internasional. Setelah memperhatikan berbagai faktor tersebut di atas, dan dengan mengkaji hukum Islam tentang ridded) dari aspek hukum dan aspek historis politis, maka dalam rangka membentuk hukum pidana nasional yang sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural bangsa Indonesia, ridded) tidak perlu dimasukkan sebagai salab saw tindak pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Namun deniikian, dirnungkinkan adanya Obeid dari para ahli hukum, khususnya ahli hukum Islam di Indonesia. Hal ith, selain untuk menjernbatani persoalan riddab, agar nilai-nilai hukum Islam tetap mampu memberikan kontribusi positif bagi pembaharuan hukum nasional.