PKL Cermin Ketidakadilan Sektor Informal

Abstract

Melihat permasalahan PKL (pedagang kaki lima) yang kini mencuat di Kota Semarang, perlu dipikirkan kembali tentang hakikat dari PKL itu sendiri, karena PKL selama ini dianggap sebagai salah satu unsur yang membuat kota jadi kotor, semrawut dan penyebab kemacetan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja kembali melakukan penertiban PKL yang melanggar waktu berdagang (Kompas, 3/1/06). Yang lebih parah, pola usir gusur PKL dianggap terapi yang tepat hingga saat ini, dan dilakukan dengan alasan keberadaan PKL merusak wajah kota dan melanggar aturan. Penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota berulang-ulang sejak diterbitkannya SK Walikota No.551.3/16 tanggal 20 Januari 2001 sampai sejauh ini belum memperlihatkan hasil yang optimal. SK ini berisi tentang pelarangan lokasi PKL di kota Semarang, yaitu bahu jalan, trotoar, diatas selokan, dan ditempat-tempat umum Istilah “kaki lima” yang menyertai pedagang yang menggelar lapak di pusat keramaian, berasal dari bahasa Perancis trotoir (baca: trotoar), yang artinya tempat pejalan kaki, sudah tidak relevan lagi sebagaimana fungsinya. Dari mana sebenarnya asal-usul kata “kaki lima”? Belum ada jawaban dengan pasti. Ada yang memperkirakan, kaki lima itu ada hubungannya dengan dua kaki penjual, dua roda gerobaknya, dan kaki kelimanya adalah kaki kayu yang dipasang penjual kalau lagi mangkal, untuk memastikan beban gerobak tertopang seimbang, dan gerobaknya tidak lari. Atau pendapat lain berasal dari bagian depan perancangan rumah toko yang dulu lebar serambinya sekitar lima kaki, yang disediakan untuk pejalan kaki. Lajur ini kemudian dikenal sebagai kaki lima, dari lebarnya yang lima kaki itu.