IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG

Abstract

Area development represent as compulsion for society prosperity improvement. Pemalang Regency (Kabupaten) in fact have enough potency to develop; build the itself, but so far reached result in the reality: quality of human resources being (SDM) still less be adequate, the number of opened unemployment high enough and the poverty of Family Head percentage (KK) still be high. This matter is indication that there are still less succeed in the development effort during the time, so that society of Pemalang Regency generally not yet powered enough or not yet able to be powered themself So that require to be studied the development planning which have been done during the time. This research aim to study the implementation from area annual development planning mechanism to effort of society empowerment that happened at administration region (otonomous area) Regency Pemalang. Which in area annual development planning mechanism, there are basin in the form of deliberation forum, very open to strive the society empowerment. As for its target: identifring step and process the area annual development planning in Regency Pemalang, stakeholders, identifring and analysing stakeholders perception, and also analyse and conclude from various phenomenon of society empowerment implementation in area annual development planning mechanism As for method used is research method qualitative, especially done with the descriptive analysis technique. There are two prime pillar in this research, that is (I) study of implementation of development planning policy and (2) chosen responder perception (stakeholders) hit the implementation of society empowerment in area annual development planning mechanism came near with the indepth interview. Variable selected centre around: (1) area annual development planning, (2) society empowerment, (3) society participation and (9) governmental role. Result obtained indicate that the implementation of society empowerment in area annual development planning mechanism of emalang Regency generally not yet optimal. The mentioned is especially caused because formal mechanism of development planning in the reality less function, so that expectation to obtain; get the interrelationship between society empowerment with the area annual development planning mechanism not yet been existed Government role which still be dominant enough in a lot of matter, not yet able to draw near both the things, even follow to keep away both. Empowerment effort more ammount conducted by partial and sectoral approach of program/project. As for good enough society participation in fact to each; every fund stimulan from the sectoral program/project, but not yet enough self-sufficient society which in fact represent as the estuary from society empowerment. There are very influencing other dissimilar factor of society empowerment implementation through of development planning mechanism, that is the deviation of society aspiration who do not through formal mechanism conspiring with the policy of Regent (Bupati) of Regional Leader and legislative influence, so that become the especial barrier for partisipative development planning. . Regency Pemalang presumably can deputize the phenomenon of still be weak of area annual development planning implementation for effort of society empowerment. For that needed by correction of partisipative area annual development planning system, by straightening of formal order by totally and rule of law guarantee. Beside conduct the breakthrough inovatif, especially reinforcement return the subdistrict institute as bases of management of area development activity. Pembangunan daerah merupakan suatu keharusan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kabupaten Pemalang sebenarnya cukup mempunyai potensi untuk membangun dirinya, namun sejauh ini hasil yang dicapai ternyata: kualitas sumberdaya manusia (SAW masih kurang memadai, angka pengangguran terbuka cukup tinggi dan persentase kepala keluarga (KK) miskin masih tinggL Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangberhasilan dalam upaya pembangunan selama ini, sehingga masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya belum cukup berdaya atau belum mampu memberdayakan dirinya. Untuk itu perlu dikaji perencanaan pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dari mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah terhadap upaya pemberdayaan masyarakat yang terjadi pada wilayah administrasi (daerah otonom) Kabupaten Pemalang. Hal mana dalam suatu mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah, terdapat wadah berupa forum musyawarah, yang sangat terbuka bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun sasarannya: mengidentijikasi tahapan dan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah di Kabupaten Pemalang, stakeholdersnya, mengidentifikasi dan menganalisis persepsi stakeholders, serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari berbagai fenomena implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lcualitatif; terutama dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Terdapat dua pilar utama dalam penelitian ini, yaitu (V kajian implementasi kebijakan perencanaan pembangunan dare pendapat aparat pemerintah dan (2) persepsi responden (stakeholder) terpilih mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah yang didekati dengan wawancara mendalam. Variabel yang dipilih berkisar pada: (1) perencanaan pembangunan tahunan daerah, pemberdayaan masyarakat, (3) partisipasi masyarakat dan (4) peran pemerintah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah di Kabupaten Pemalang pada umumnya belum optimal. Hal tersebut terutama disebabkan karena mekanisme resmi perencanaan pembangunan ternyata kurang betfungsi, sehingga harapan untuk memperoleh hubungan timbal balik antara pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah belum terwujud Peran pemerintah yang masih cukup dominan dalam banyak hal, belum mampu mendekatkan kedua hal tersebut, bahkan ikut menjauhkan keduanya. Upaya pemberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan secara partial dengan pendekatan program/proyek sektorat Adapun partisipasi masyarakat sebenarnya cukup balk terhadap setiap Jana stimulan dare program/proyek sektoral tersebut, namun belum cukup terdapat kemandirian masyarakat yang sebenarnya merupakan muara dari pemberdayaan masyarakat. Terdapat faktor lain yang sangat mempengaruhi, yaitu penyimpangan aspirasi masyarakat (tidak melalui mekanisme resmi) yang menyatu dengan Icebijakan Bupati Kepala Daerah dan pengaruh legislatee, sehingga menjadi penghalang utama bagi perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Pemalang kiranya dapat mewakili fenomena masih lemahnya implementasi perencanaan pembangunan tahunan daerah bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan sistem perencanaan pembangunan tahunan daerah yang partisipatij; dengan penegakan aturan resmi secara menyeluruh dan jaminan kepastian hukum. Di samping melakukan terobosan inovatif, terutama penguatan kembali kelembagaan kecamatan sebagai basis pengelolaan kegiatan pembangunan daerah.