KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Abstract

One of the international dimention of crime which must take head at the moment is terrorism crime. This matter background by more and more terrorism actions that happened in many countries in this world, including Indonesia. The participation of the Indonesian government in every international convention which aim to look after world peace and safety, including convention about terrorism, representing reflection from one of the national target which is letter in opening of UUD 1945 namely protect the whole nation of Indonesia and entire citizen of Indonesia. Therefore state is obliged to protect entire its citizen from every crime threat that have characteristic of national, trans-national and also international. In this context is hence governmental action and policy to fight terrorism crime have to through legislation process with measuring how far the action plan and policy give biggest benefit for all this nation component. At the moment legislative policy in tackling of terrorism in Indonesia decanted in Law Number 15 year 2003. This law is relied on national and international commitment to prevent and fight against terrorism crime reperesenting treat to world peace and security. Approaching method that used in this research is normative yuridical approach. Data type that used is secondary data using primary and secondary material law. Result of the obtained is to uppermost policy in tackling of terrorism crime in Law Number 15 year 2003 is policy to overcome terrorism crime by using criminal law that is conduct criminalization. Criminalization in Law Number 15 year 2003 is formulated in 2 (two) terrorism crime groups that consist of terrorism crime and crime relating terrorism crime. But the law felt still lacking thet needing completion to be more guarantee protection to society and rule of law in the form of addition of new crime formulation and also to some section changes. Salah satu bentuk kejahatan berdimensi Intemasional yang harus diwaspadai pada saat ini adalah kejahatan terorisme. Hal ini dilatarbelakangi oleh makin maraknya aksi-aksi terorisme yang terjadi di berbagai negara di dunia ini termasuk di Indonesia. Keterikatan Pemerintah Republik Indonesia dalam setiap Konvensi Intemasional yang bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia termasuk Konvensi mengenai terorisme, rnerupakan refleksi dari salah satu tujuan nasional yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia clan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi selunih warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional maupun Intemasional. Dalam konteks inilah maka kebijakan dan aksi pemerintah untuk memerangi tindak pidana terorisme hams melalui proses legislasi dengan tolok ukur seberapa jauh kebijakan dan rencana aksi tersebut memberikan kemashlahatan terbesar bagi seluruh komponen bangsa ini. Pada saat ini kebijakan legislatif dalarn penanggulangan tindak pidana terorisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang¬undang ini didasarkan pada komitmen nasional dan Intemasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorisme yang merupakan ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan melalui penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh adalah kebijakan yang menonjol dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan menanggulangi tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Namun undang-undang tersebut dirasakan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memerlukan penyempumaan untuk lebih menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan kepastian hukum dalam bentlik penambahan rumusan tindak pidana barn maupun perubahan terhadap beberapa pasal.