PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 1997 Jo. UU NO. 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KAITANNYA DENGAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT

Abstract

One of the characteristic of land and construction that make it higher value for human is it's can transferned. The transferring of the land and construction an interrelated with two partly between the owner of the land and construction with another partly which will accept ther transferring of the rights for land and contruction among the others. Trough and trade, be quest, inherriting, excange bought in the auction etc. In other to transfer the rights could be done with legally, up to the accept partly transferring of the rigth can defend ther rights on the land and construction that they have got, so every transfer of the right omn the land and construction must be done with the legal certainly. Every kinds of tax that has been done of course have clearly regulate about what's becoming object from usins of the tax. The tax of the right on land and construction as one of objektive tax or substantive tax. Imposition ( tax of the rigt on land and contruction BPHTB have a background by thinking to increase the government acceptence for the government coordination and realization nastional development was needed the strategy of source income. Base on the case above the tax subject has got revenue the right on land and construction is natural, when they are compulsory poart of their economic value that the had got to the government throughtout tax payment tax of the right on land and construction is a tax was hit on revenue of the right on land and construction. The exact efforts to make efficient and systematic was needs do by government to increase society awareness on existance the tax of the rights on land construction as a tax on the rights land and construction echievement. The problem are : 1. How far the potential revenue of the tax of the right on land and construction interconnected with the increasing of PAD ( the real of region income ) 2. Wat are the distric/city government effort to increase the real of region income throught tax of the right on land and construction. 3. What are the factors that influence implementation government regulation of tax of the right on land and construction in society. The study has done in Demak district which is include to hinterland of Semarang City ( the capital city of central Java) which is experience of growing of the population while the land was scarce, so the necessary of land district / city include Demak district the result of study has shown. : First the revenue of tax the right on land and construction us fill now has shown a highest of economic activity in this region will support the achievement of right on land as main income get tax of the right on the land and construction. Second: with decide NPOPTKP ten million to again the right becaue of law ful and one hundred million because of inheritance,grant and legacy can give income for Demak was very signivicant. Third : imposition tax of the right on land and construction for subject has got the right on land and construction for tax subject has got the right on land and construction and it's extra burden form fon especially low economic group society and low income. Salah satu sifat tanah dan bangunan yang membuatnya bernilai tinggi bagi manusia adalah dapat dialihkan . Peralihan tanah dan bangunan berkaitan dengan dua pihak yaitu pemilik tanah dan bangunan dengan pihak lain yang akan menerima peralihan hak atas tanah dan bangunan, antara lain melalui jual beli, hibah, pewarisan, tukar menukar, membeli dalam lelang dan lain-lain. Agar peralihan hak dapat dilakukan dengan sah, sehingga pihak yang menerima peralihan hak dapat mempertahankan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya, maka setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan hams dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap jenis pajak yang diberlakukan pasti mengatur dengan jelas apa yang menjadi obyek pengenaan pajak. BPHTB merupakan salah saw pajak obyektif atau pajak kebendaan . Pengenaan BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ) dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan sumber-sumber penerimaan yang strategis. Berdasarkan hal tersebut, subyek pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dianggap wajar, apabila diwajibkan menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan . Upaya pemberdayaan yang tepat dan sistematis perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan eksistensi BPHTB sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Disinilah permasalahan muncul dengan pertanyaan yang difokuskan tentang : (1). Sejauhmana potensi penerimaan BPHTB dikaitkan dengan peningkatan PAD. (2). Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan PAD melalui BPHTB. (3). Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang BPHTB di masyarakat. Studi dilakukan di Kabupaten Demak yang merupakan hinterland Kota Semarang ( Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah ) yang terns mengalami pertumbuhan penduduk sementara tanah semakin langka, sehingga kebutuhan tanah akan dipenuhi oleh Kabupaten / Kota sekitarnya termasuk Kabupaten Demak. Temuan studi menunjukkan bahwa Pertama, penerimaan BPHTB selama ini menunjukkan semakin tinggi kegiatan ekonomi wilayah akan mendorong perolehan hak atas tanah yang menjadi sumber utama perolehan BPHTB kedua, dengan menetapkan NPOPTKP sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) untuk perolehan hak karena perbuatan hukum dan Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) karena wads dan hibah wasiat dapat memberikan sumbangsih pendapatan daerah Kabupaten Demak yang sangat signifikan, Ketiga pengenaan BPHTB bagi subyek pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan merupakan beban tambahan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah