BUDAYA HUKUM MENGENAI PENGUASAAN TANAH NEGARA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN SUMBAWA, NUSA TENGGARA BARAT

RAHMAN, ARIEF (2003) BUDAYA HUKUM MENGENAI PENGUASAAN TANAH NEGARA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN SUMBAWA, NUSA TENGGARA BARAT. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
6Mb

Abstract

The Agrarian Main Act Number 5, 1960 Was legalized and asserted to be valid on September 24, 1960. Since then, Indonesian people had owned a national land Law which replaced the previously applied Colonial Agrarian Law. Although the national Land Law has been applied for 42 years, the reality shows that land ownership and domination system in various areas, including the local society in Sumbawa, West Nusa Tenggara Province, is performed on the basis of social values and norms.that still exist in society. Although the social values and norm are the unwritten norms but they are always consistenly used and obeyed by the lokal community members in all activities. The social values and norms, in the perspective of Antrophologi of Law, are known as Non-Statute Law. When the social values and norms are referred on legal system according to Friedman, they can be categorized as legal culture. This is the main object of the analysis in this thesis entitled :: "Legal Culture about the Domination of State Land for the Development of Economy of the Local Community in Sumbawa, West Nusa Tenggara". Through the title above, the writer tries to understand the type of legal culture of land domination by the rural community in Sumbawa, the confession of the Aghrarian , Main Act towards the system of land domination on the basis of legal cultur and its relevance to the development of the economy of the people who dominate the land. This thesis is descriptive in nature in which the results of the analysis are obtained through the application of normatif and empirical approaches. The type and source of data are primary and secondary. The primary data was collected in the field through research while the secondary data was made the supporting data. Then the data was analyzed qualitatively following the general steps such as reduction of data, display of data, summarizing and verification. The research results indicates that legal culture of land ownership in Sumbawa, West Nusa Tenggara, can be viewed in two aspects, those are, the basis of the land domination and the community's perception towards the land that they dominate based on the legal culture. The Agrarian Main Act confesses the land domination through legal culture which is indicated by the ownership of land certificate for the community members who dominate the land, and the certificate is the only evidence of land ownership considered valid and legal under the Regulation (Law). Howefer, it is found that the domination of land does not contribute to the development of the economy of the rural community, it depends on the condition of the controlled land and the provision of water for irrigation. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 disahkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 24 september 1960. Sejak saat itu Bangsa Indonesia sudah mempunyai Hukum Pertanahan yang bersifat nasional sebagai pengganti Hukum Agraria Kolonial yang berla1 u sebelumnya. Kendati Hukum Pertanahan nasional sudah ada dan berlaku lebih dari 42 tahun lamanya, dalam realitas, tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan tanah di kalangan masyrakat pada berbagai daerah, tidak terkecuali masyarakat lokal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kerap dilakukan berdasarkan nilai-nilai/kaidah-kaidah sosial yang hidup dan mentradisi. Meskipun nilai-nilai/kaidah-kaidah sosial itu tidak tertulis tetapi senantiasa dipedomani dan dipatuhi anggota masyarakat setempat dalam bertingkah laku. Nilai-nilai/kaidah sosial dimaksud dalam pandangan Antropologi Hukum dikenal dengan Hukum Rakyat (Non Statute Law). Jika nilai/kaidah sosial itu dikaitkan dengan sistem hukum menurut Friedman, maka nilai/kaidah sosial tersebut termasuk dalam katagori unsur budaya hukum. Hal inilah yang menjadi objek kajian penulis dalam tesis ini di bawah rumusan judul: "Budaya Hukum Mengenai Penguasaan Tamil Negara Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat". Dengan judul di atas, penulis ingin memahami bagaimana wujud budaya hukum penguasaan tanah oleh masyrakat lokal/pedesaan Sumbawa, pengakuan UUPA terhadap tanah yang dikuasai atas dasar budaya hukum serta bagaimana relevansinya dengan pengembangan ekonomi masyarakat pemegang hak atas tanah tersebut. Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis atas dasar hasil penelitian dengan metode pendekatan normative dan empiris. Jenis dan sumber data adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh di lapangan lewat penelitian dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah yang bersifat umum yakni, reduksi data, display data serta mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wujud budaya hukum penguasaan tanah oleh masyarakat lokal (pedesaan) Sumbawa, NTB, dapat dilihat dari dua aspek yaitu, dari dasar penguasaan dan persepsi masyarakat trhadap tanah yang dikuasai berdasarkan budaya hukum. Tanah yang dikuasai atas dasar budaya hukum itu, mendapat pengakuan dari UUPA, hal itu terlihat dengan dimungkinkannya pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan sertifikat hak milik, sebagai satu-satunya alat bukti hak yang kuat dalam pandangan UUPA. Penguasaan tanah itu tidak serta merta dapat menunjang pengembangan ekonomi masyarakat lokal (pedesaan) yang menguasai tanah, hal itu sangat tergantung pada kondisi tanah/lahan yang mereka kuasai serta ketersediaan sumber mata air yang bisa diandalkan untuk pengairan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:14636
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:16 Jun 2010 17:09
Last Modified:16 Jun 2010 17:09

Repository Staff Only: item control page