KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (DOMESTIC VIOLENCE)

Abstract

Violence against women especially a gainst in family life that is well known as domestic violence is a crime women's rights. So far, on women in household (domestic violence) however is not recognized in positive law (Criminal Code), so that if a case happens, as ground or reference to solve the case is by applying or operating the article 356 of Criminal Code ( concerning the oppression or violence in general). This research was normative, so it emphasized on secondary data. The secondary data employed were collected from primary, secondary and tertiary law resources . The result of this research obtained would be analyzed by using analyzed qualitative method. The result of research suggested that the application of article 356 of the Criminal Code was not consistent (there were many drawbacks), thus, the women as victims could not get the law protection. Therefore, it required the criminal law policy in order to overcome the violence against women in household (domestic violence) in the future concerning the case of action or criminal action, sanction and protection for victims. In order to establish the policy of criminal law reform was necessary to consider the existing drawbacks of present law by comparing to the concept of KUHP (Criminal Code), the foreign criminal codes and even international regarding the violence against the wom Tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi dalam lingkup domestik/ rumah tangga/ keluarga atau yang sering disebut domestic violence merupakan suatu tindak kejahatan yang merampas hak-hak asasi perempuan. Namun selama ini tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (domestic violence) tidak dikenal dalam hukum positif (KUHP), sehingga seandainya terjadi suatu kasus, maka sebagai landasan atau acuan untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menerapkan atau mengoperasionalisasikan Pasal 356 KUHP (Penganiayaan secara umum). Penelitian ini bersifat normatif, sehingga lebih menitik beratkan pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang didapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 356 KHUP tersebut tidak sesuai (terdapat berbagai kelemahan-kelemahan), sehingga perempuan sebagai korban tidak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (domestic violence) di masa mendatang yang menyangkut masalah perbuatan atau tindak pidana, sanksi dan perlindungan hukum. Dalam membuat kebijakan pembaharuan hukum pidana perlu memperhatikan kelemahan yang ada pada perundang-undangan saat ini dengan membandingkannya dengan Konsep KUHP, KUHP/ peraturan negara asing dan jugs konvensi internasional yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan.