KETAATAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

There was a very close correlation between tax and development. This correlation between them could be seen in many sequent below : development was a process which should be supported by fund available for it, meanwhile, taxs were instruments which used to collected money whereas it could be applied as instruments to put money (as much as possible) into Government Treasury called as budgetary function. However, correlation between tax and development couldn't just be seen in that formula, because taxes also could be used as instruments to achieved many goals outside the government finances frame. Those called as regular function. It was considered that performed of regional otonomy lean on regional original income which a part conies from the distribution of Land and Building Tax, which formulated as followed : 90 % for Regional Government and 10 % for Central Government. They regulated in chapter 18 paragraph (3) of Act No. 12/1985 jo Act No. 12/ 1994 of Land and Building Tax, dan Government Regulation No. 47/1985 of Income Distribution of Land and Building Tax between Central and Regional Government, therefore Regional Government have an importance towards the succesful of Land and Building Tax collection. Collection income of Land and Building Tax could be used to support development activity carrying out by Regional Government. The succesful of tax collection couldn't be separated from influence of tax-payer obedience in their obligation to pay taxes. Based on that consideration, therefore this research focussed on the obedience of tax-payer in pay Land and Building Tax (PBB) in Semarang Regent.This research used normative juridical and also sociological juridical methods. This means to be able to approach the problems better from normative either from sociological juridical methods. While analysis done here was domain analysis (regional and taxation). The research results concluded that PBB tax-payer in Semarang Regent were obedient (92,85%). It means that PBB tax-payer that weren't obedient amount of 71,5%, while the one who late to pay was 7,14%. From research also known that it still needed to socialize and carried out of self assesment. Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan diantara keduanya dapat dilihat dalam sekuensi sebagai berikut : pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu, pajak-pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukan uang (sebanyak¬banyaknya) ke dalam Kas Negara sering disebut sebagai fungsi budgeter. Namun demikian, keterkaitan antara pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formula tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan negara. Fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi reguler. Mengingat pelaksanaan otonomi daerah disandarkan pada pendapatan asli daerah yang antara lain dari pembagian persentasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan formulasi pembagian 90 % untuk Pemerintah Daerah dan 10 % untuk Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) UU No. 12 tahun 1985 jo UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan PP No. 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan pemungutan PBB. Hasil pemungutan PBB akan dapat dipergunakan untuk menopang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Keberhasilan pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban hutang pajaknya. Berpijak dari pemikiran tersebut, maka penelitian difokuskan pada ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif sekaligus yuridis sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan pendekatan permasalahan baik secara yuridis normatif maupun sosiologis. Sedang analisa yang digunakan ialah analisa domain (kewilayahan dan taksonomi). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak PBB di Kabupaten Semarang sangat taat (92,85 %). Berarti yang tidak taat hanya sebesar 7,15 %, sedans yang membayar terlambat 7,14 %. Dari basil penelitian juga diketahui masih diperlukan sosialisasi serta pelaksanaan self assessme