TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN KB) (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB)

Abstract

The most important discussion of district regional autonomy as mentioned in regulation no. 25, year 1999 is that there is a wide opportunity for district authority to hold its own government based on initiative, creativity and active involvement of the citizen in order to develop and make progress of their district. Based on the fact, district development should not be held without any fund from financial sectors. Derived from that point of departure, government, especially it is of Central Java Province, should consider tax as a very strategic and crucial factor since it becomes one of district financial revenue sources that can be allocated to support the territory in many fields. Based on Regulation no. 34 year 2000 which has been followed up with Republic of Indonesia Government regulation no. 65, year 2000 on District Tax stated that Province government has authority in taxes such as Tax of Vehicle and Shifting Fee of Vehicle Owner. Based on above statement background, there are problems should be overviewed such as how far or how the vehicle tax collecting and the Shifting fee being done in the field? It is due to the fact that number of vehicles registered in Central Java District Police of 1999, stated in report of "Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2000 (Central Java in the year of 2000)" has amount of 2,625,250 vehicles. The number shows a very potential tax source if it is to be "handled" or "done" professionally based on regulations in order to be used widely to support the district. But the fact in the field shows that those two tax sources do not give maximum contribution yet since there are still many problems such as avoidance of taxation, related officer mentality and limited tax regulation socialization that causes procedural problems in both tax sources administration. By considering problems that Central Java Province District Revenue Board deals with, this research used the title of "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaaan Bermotor (suatu kajian mengenai pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBNKB)", and to study, answer and explain that problems, the research used Juridical Normative approach completed with Juridical Sociologic approach as well as qualitative analysis toward data gathered in the field. Based on that, the aims of the research are to observe law as a theory or regulation (law in action). As a recommendation, in effort to be optimal in tax collecting and shifting fee, the most fundamental matters are the best service toward tax subjects, simple mechanism / procedures, fixed administration rules and good filing. Efficiency and effectiveness of tax collecting can be improved if the government knows potential tax objects and intensifies tax collecting. To raise revenue, government should broaden the tax objects, such as to include heavy equipment vehicles as tax objects. Intl yang terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 1999 adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan serta membangun daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan suatu daerah tidak dapat terselenggara tanpa adanya dukungan anggaran pembiayaan dari sektor keuangan. Berpangkal tolak dari hal tersebut bagi suatu pemerintahan yang dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, peran pajak adalah sangat strategis dan penting, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Adapun pajak yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasar Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 65 tahun 200 tentang Pajak Daerah diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Didasarkan pada latar belakang pernyataan diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji, seberapa jauhkan atau bagaimanakah pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diterapkan dilapangan?, mengingat potensi jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 1999 menurut jenis kendaraan berdasarkan buku laporan "Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2000" berjumlah 2.625.250 buah kendaraan. Membaca angka yang cukup besar tersebut memberikan suatu gambaran betapa potensial pajak ini apabila "digarap" atau "dikerjakan" dengan baik dan semestinya sesuai ketentuan serta peraturan yang seharusnya guna sebesar-besarnya manfaat bagi daerah. Namun temuan dan kenyataan operasional dilapangan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut masih terdapat kendala dan hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pungutan pajak dan maksimalisasi penerimaan dari sektor pajak tersebut, diantaranya disebabkan oleh karena belum tergarapnya seluruh potensi obyek pajak yang ada, adanya penghindaran dan penggelapan pajak, kesengajaan aparat fiskus, belum tersosialisasinya ketentuan peraturan pajak secara balk oleh masyarakat dan belum dimengertinya secara benar alur dan proses administrasi serta mekanisme pungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka penelitian ini mengambil judul "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB)", dan untuk mengkaji, menjawab serta menjelaskan permasalahan diatas tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi pendekatan yuridis soiologis dengan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dilapangan, sehingga tujuan penelitian ini disamping melihat hukum sebagai suatu teori atau aturan (law in books) sekaligus pula melihat hukum dalam pelaksanaannya atau penerapan dalam kenyataan masyarakat dilapangan (law in action). Sebagai suatu rekomendasi pada hakekatnya dalam usaha pencapaian hasil optimal dalam pungutan pajak dan bea balik nama kendaran bermotor yang paling mendasar adalah pemberian pelayanan yang prima kepada para wajib pajak, mekanisme/prosedur yang sederhana dan kepastian ketentuan aturan administrasi serta ketertiban data pemberkasannya karena efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dapat ditingkatkan apabila diketahui dengan pasti jumlah obyek pajak potensialnya, serta intensitas keaktifan dalam melaksanakan penagihan pajak yang tertunggak, dan untuk meningkatkan penerimaan diperlukan perluasan pengenaan objek pajak yaitu dengan memasukan kendaraan bermotor berupa alat berat untuk dikenai pajak.