KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA (THE CRIMINAL LAW POLICY IN OVERCOMING CRIME AGAINST HUMANITY IN INDONESIA)

Abstract

The research in this thesis is focusing on the aspect of the criminal law policy which is aimed at discovering the extent of the efforts to overcome crime against humanity which have been made by the Government of Indonesia. The criminal law policy which becomes the object of this research is the policy on the formulation and the policy on the application which are contained in the application of criminal law in overcoming crime against humanity and the prospect of its treatment in the future. The research is categorized as descriptive research; however, fom the analytical framework it is classified as the research on positive law inventory and the research on the principles of law. The approach employed is the normative legal approach which focuses on secondary data, whereas the primary data are used to support bibliography and document study. However, to obtain complete and accurate data a field research was conducted at KONTRAS (the Commission for Missing Persons and Victims of Violence) and KOMNAS HAM ( The National Commission on Human Right) in Jakarta. The research findings and analysis obtained by the writer are that there are various inconsistencies in the cases of actions classified as crime against humanity, the guidelines for sentencing the criminals and the matters related to command liability which is not in conformity with the 1998 Statute of Rome which becomes the reference as stated in the elucidation on article 7 law no. 26 year 2000 on the Trial of Human Rights Violation. In addition, KOMNAS HAM which is appointed by the law as ad hoc investigator should have human resources with adequate expertise and knowledge in investigation, especially in the field of human rights. Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini, dari segi kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh usaha penanggulangan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Kebijakan hukum pidana yang menjadi objek penelitian ini adalah kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi yang termaktub dalam penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan terhadap kemanusiaan dan prospek penanganannya dimasa yang akan datang. Penelitian tergolong penelitian deskriptif, namun dari kerangka acuan analisisnya tergolong ; penelitian inventarisasi hukum positif serta penelitian terhadap asas-asas hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang kepustakaan dan studi dokumen. Namun untuk kelengkapan dan akurasi data dilakukan studi lapangan di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) di Jakarta. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis adalah bahwa terdapat berbagai inkonsistensi dalam hal perbuatan ' yang dikualifikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan, pedoman pemidanaan dan hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban komando yang tidak sesuai dengan Statuta Roma 1998 yang dijadikan acuan seperti yang tertera dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara itu untuk KOMNAS HAM yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penyelidik adhoc haruslah memiliki sumber daya manusia dengan keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang penyelidikan khususnya di bidang Hak Asasi Manusia