PENATAAN LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKSANAAN PUBLIK DI KABUPATEN KUDUS (SMALL AND MEDIUM INDUSTRY ENVIRONMENT SRUCTURING TO IMPROVEMENT OF ECONOMIC SOCIETY IN PUBLIC POLICY PERSPECTIVE IN THE REGENCY OF KUDUS)

Abstract

The policy of small and medium industry environment structuring in the Regency of Kudus stated in the regency regulation, in order to do properly. Because a regulation with no corridor of legal norm won't be able to be realized. The industry environment structuring, in macro structure, relatid with the dimension of territory space structure is still far from our wish. Because although the regulation has been poured into the Regency Regulation number 6, 1994 about the Plant of Territory Space Structure, but the implementation is not suit with the purposes. The territory space struture, as ruled in the regency regulation as mentioned above, beside weakness of law inforcement ,for the recent condition is felt not suitable anymore. Therefore, the precence of changes due to the industry development in the Regency of Kudus is important, But until this research was written , the discussion about the changes was still unsolved. Because in pouring of policy, in the form of regency regulation, has occurred a crash of non legal interests, such as politic, economic, and culture of community, so that it cannot be lagalized yet to be a regulation. The development of small and medium industry contiues to grow and develop, year by year, in Kudus. But the growth and development of small and medium industri has no positive correlation with the policy of industry enviromnent structuring. It is caused by the culture of Kudus community in business. They are so tought angd have dinamics entrepreneurship. The growth of small and medium industry is getting more and more. Certainly, it will bring positive impact on the number of manpower employed in the industry. But the big number of manpower employed in industry is not always meant to be a prosperity improvement. It can be seen in the indicator of regency minimum wage ( UMK) that does not fulfil the minimum life needs ( KHM). Kebijaksanaan pentaan lingkungan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kudus, sudah ditetapkan dalam peraturan daerah, agar kebijaksanaan itu dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, karena kebijaksanaan tanpa adanya koridor /bingkai norma hukum maim kebijaksanaan itu tidak dapat direalisasikan. Penataan Iingkungan industri pada tataran makro yang dikaitkan dengan dimensi tata man wilayah masih jauh dan harapan karena meskipun ketentuan itu sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor.6 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun tetap dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan peruntukannya. Penataan rang wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah sebagaiman dimaksud diatas, disamping lemahnya penegakan hukum, pada kondisi sekarang ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu adanya perubahan-perubahan berkaitan dengan perkembangan industri di Kabupaten Kudus, namun sampai penelitian ini ditulis, pembahasan mengenai perubahan tersebut masih belum dapat diselesaikan, karena dalam penuangan kebijaksanaan dalam bentuk peraturan daerah telah terjadi benturan kepentingan non hukum, seperti politik dan ekonomi serta budaya masyarakat, sehingga sampai sekarang belum dapat disyahkan menjadi peraturan perundangan. Perkembangan industri kecil dan menengah yang tahun demi tahun terns tumbuh dan berkembang di Kudus, namun tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah itu tidak ada korelasi yang positif dengan kebijaksanaan penataan lingkungan industri, hal ini memang disebabkan budaya masyarakat Kudus dalam bisnis, sangat ulet dan memiliki jiwa wirausaha yang dinamis Pertumbuhan industri kecil dan menengah yang semakin banyak tentu akan berdampak positif terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri tersebut, akan tetapi banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri belum tentu menambah kesejahteraan. Hal yang demikian ini dapat dilihat dalam ukuran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang masih belum memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM).