IMPLEMENTASI PERDA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

Abstract

Region Income is generally gained from the profits of region corporates, region tax and retribusion. As the form of region retribusin, one of attempts done by Government of Cetral Java Province is making Province Regulation about Retribusion of Fishery Auctions. By the purpose to fishermen and traders do the auction in Fishery Auctions, so that can add province cash. In the implementation, many fishermen and traders do not participate in auction of Fishery Auction by several considerations. On the other hand, fishermen as legal subjects of Province Regulation about Retribusion of Fishery Auction are expected to increase their social and economical life. They are included in poor groups those are powerless in various accesses. Therefore, empowerment as effort to get them free of poverty is needed very much to increase the fishermen life, which is finally can increase Region Income. From the explanation above, the writer wants to know how the implementation of Retribution Province Regulation of Fishery Auction in rising Region Income, related with fishermen prosperity and what factors that cause fishermen and traders do not participate in the auctions. Beside that, this study also wants to know how the legal and economic empowerment of fishermen is applied. This research study applied qualitative research method with normative and empiric approach (juridical ad sociologic), applying social definition paradigm with phenomenologic theory. The kinds and the data sources were primary and secondary data. Primary data were obtained from the spot and secondary data as the supporting data For the next, in analyzing the data was used qualitative analysis by following general steps such as data reduction, data display and so made a conclusion and verification. The research results showed that the implementation of Retribusion Province Regulation of Fishery Auction did not run effectively because there were several things affected it (law, law enforcer, means and facilities, community and legal culture). Whereas, the factors that became the reason why fishermen and traders did not participate in auction was because of legal, economic, social culture factors. Meanwhile, the legal empowerment efforts to increase Region Income and fishermen prosperity is by asking community to be active in the making and the process of law enforcement. Fishermen empowerment is done by providing access to capital, marketing management, and profit sharing pattern. By this way, it can be recommended that Retribusion Province Regulation of Fishery Auction needs to revise by putting on fishermen community as active participants to accesses that they do not have them. Pendapatan Asli Daerah pada umumnya diperoleh dari hasil-hasil per¬usahaan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai bentuk dari retribusi daerah, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tempat Pe¬lelangan Ikan. Dengan tujuan agar para nelayan dan bakul melakukan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan, sehingga retribusi dapat menambah kas daerah. Da-lam implementasinya banyak nelayan dan bakul tidak ikut dalam pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan dengan berbagai pertimbangan. Sementara di sisi lain, justru nelayan sebagai subjek hukum dari Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yang diharapkan meningkat taraf kehidupan sosial-ekonominya, ternyata merupakan kelompok miskin yang tidak mempunyai keberdayaan dalam berbagai akses. Oleh sebab itu, pemberdayaan sebagai upaya agar mereka terbebas dari kemiskinan sangat diperlukan untuk meningkatkan kehidupan nelayan itu sendiri yang pada akhimya dapat menambah Pendapatan Ash Daerah. Dari uraian tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam kaitannya dengan kesejahteraan nelayan serta faktor-faktor apa solo yang menyebabkan nelayan dan bakul tidak ikut dalam pelelangan dimaksud. Di samping itu, studi ini ingin pula mengetahui bagaimana pemberdayaan hukum dan ekonomi masyarakat nelayan diterapkan. Studi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris (juridis clan sosiologis), menggunakan para¬digma definisi sosial dengan teori fenomenologis. Jenis dan sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Selanjutnya dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum, yakni: reduksi data, display data lalu mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tidak berjalan efektif, karena ada beberapa yang mem¬pengaruhinya (hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan budaya hukum). Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab nelayan dan bakul tidak ikut dalam pelelangan adalah karena faktor hukum, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Sementara upaya pemberdayaan hukum untuk meningkatkan Pen¬dapatan Ash Daerah dan kesejahteraan nelayan adalah dengan mengajak masya¬rakat aktif dalam pembuatan dan proses penegakan hukumnya. Pemberdayaan nelayan dilakukan dengan pemberian akses kepada modal, manajemen pemasaran dan pola bagi hasil. Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan perlu dirubah dengan meletalckan masyarakat nelayan sebagai partisipan aktif terhadap akses-akses yang tidak dimililcinya.