KEBIJAKAN LEGIFLATIF DALAM MEWUJUDKAN PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI SANKSI NON CUSTODIAL OALAM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

Abstract

Recently, the issue of increasing the use of alternative of imprisonment had been the universal issues. It was proved by the United Nation Organization (UNO) concern into this issue. The Sub-Committee I on The Sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the 'Treatment of Qffender in 1980, Caracas, in its topic De-Institutionalisation of Corrections, suggested that the participant states should formulate, in their criminal law, non-custodial measures as the alternative to imprisonment non-serious and non-dangerous cases. One of the non-institutional imprisonment was probation order. This probation order also applied to the child as the form of special protection child that insured by law that regard the second principle of the Declaration of the right to the child. In this regard, this thesis purposed the following issues: 1) what are the reasons of applying the probation order in juvenile criminal law? 2) How was this probation order for children formulated in the legislative policy in Indonesia and some other countries; and 3) How will this probation order for children formulated in the future legislative policy? In this research the author use the juridical normative, historic and comparative approach through the library study. As for the result of the research are as follows: 1) Some reason the establish probation order unto children are: a) To avoid the children from prison, b) To prevent any stigma; c) To give protection/ education to the children; and d) to give the society an active role to help them to run their normal social life in the society. 2) In recent legislative policy in Indonesia and some other countries, the policy of formulation for children could be identified as follows: a) Types/ system of probation order; b) the requirements that needs to be fulfilled during the probation order; c) control terms; and d) the execution of probation order, where each of them shows different variations. 3) In the future legislative policy the still need to have improvement regarding the above mentioned (result no. 2) do adapted the development of society needs. Dewasa ini masalah peningkatan pendayagunaan altematif pidana pencabutan kemerdekaan sudah menjadi masalah yang bersifat universal. Hal ini terbukti dari perhatian PBB terhadap masalah tersebut. Sub — Committee 11 pada The Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The -.treatment of Offenders pada tahun 1980 di Caracas, dengan topik De¬Institusionalization of Corrections, yang menghimbau pada negara-negara peserta untuk merumuskan dalam hukum nasional mereka jenis sanksi Non — Custodial sebagai alternatif pidana penjara untuk perkara-perkara yang tidak serius atau membahayakan. Salah satu bentuk pernbinaan narapidana yang bersifat non institusional tersebut adalah pidana pengawasan. Pidana pengawasan ini juga diberlakukan untuk anak sebagai wujud perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum berkaitan erat dengan prinsip kedua dari Declaration of the Rights of the Child. Berkaitan dengan hal itu maka dengan tesis ini diajukan permasalahan-permasalahan 1) apakah alasan-alasan perlunya • pidana pengawasan dalam hukum pidana anak ?; 2) bagaimanakah pidana pengawasan untuk anak diformulasikan dalam kebijakan legislatif saat ini di Indonesia dan Beberapa Negara Lain ?; dan 3) bagaimanakah pidana pengawasan untuk anak diformulasikan dalam kebijakan legislatif di masa mendatang ? Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, historis, dan komparatif dengan melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Alasan-alasan perlunya pidana pengawasan terhadap anak meliputi a) untuk menghindari anak dari lembaga pemasyarakatan; b) untuk mencegah terjadinya stigma; c) untuk memberikan perlindungan / pendidikan anak; dan d) untuk memberikan peran serta aktif masyarakat membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar di dalam masyarakat. 2) Dalam kebijakan legislatif saat ini di Indonesia dan Beberapa Negara Lain dapat diidentifikasikan kebijakan formulasi untuk anak yang meliputi : a) jenis / sistim pidana pengawasan; b) syarat-syarat yang hams dipenuhi setama menjalani pidana pengawasan; c) masa pengawasan; dan d) pelaksanaan pidana pengawasan, yang masing-masing menunjukkan variasi yang herheda-beda. 3) Dalam kebijakan legislatif yang akan datang masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan¬penyempuranaan terhadap hal-hal tersebut di atas (basil penelitian no. 2) untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.