PERANAN JAKSA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Abstract

District attorney is one of the law keeper institution in Indonesia and public prosecutor as the their tool/ staff, which on their operation there are connect each other between district attorney and the other institution and between public prosecutor and staff of law or widely known as criminal justice system. Talking about criminal act on banking field in Indonesia, on the process of law keeping, public prosecutor has role as public prosecutor investigator and general public prosecutor. This is depend on the exclamation and perception between the staff of law regarding the criminal act on the banking field. The criminal act on banking field occur in Indonesia is somehow complicated and complex because it occur during the long period, it did by smart and rich people (Corp) and they legalize all of manner, on the other side the law exist are so much weak and consist of multi exclamation, this was complicated by staff's ethos of work which are not optimal and also the existence of sectional arrogance between law keeper institution. Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia dengan jaksa sebagai aparatnya, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya adanya saling keterkaitan antara lembaga kejaksaan dengan lembaga lainnya dan antara jaksa dengan aparat hukum lainnya atau lebih dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana . Berbicara mengenai tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia yang dalam proses penegakan hukumnya jaksa dapat berperan sebagai Jaksa Penyelidik dan Penyidik serta Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sangat tergantung dari penafsiran dan persepsi antar aparat hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi di Indonesai adalah sedemikian rumit dan kompleks karena terjadinya dalam waktu yang relatif lama, pelakunya orang (korporasi) pintar dan kaya serta dapat menghalalkan segala cara, dilain pihak peraturan perundang-undangan yang ada sangat lemah dan mengandung multi tafsir, hal ini diperumit oleh ems kerja aparat yang belum optimal serta adanya arogansi sektoral antar lembaga penegak hukum.