IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PER UBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAII DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH ( Sttuli Kasus di Kabupaten Kudus)

Abstract

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungal Pemerintah Daerah sesimi ketentuan Pasal 18 Undang-andaug Dasar 1945 telah diadakan perubahan mendasar, dengan menetaplum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerab. Sesuai dengan Pasal 7 'Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan Daerah mencakup kewenangan dart seluruh bidang: Pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama sects kewenangan datum bidang lain. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Daerah membawa konsekuensi besarnya kebutuhan keuangan yang harus dicukupi Daerah. China lebih tnenaberikan peluang bagi Daerah Otonom datum peningkatan Pendapatan. Ash Daerah melalui Pajak dun Retibusi Daerah, Wish ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini memberi peluang Daerah untuk lebih menggali potensi somber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah seism yang talon ditetapkan secara limitatif sepanjang memenuhi kritetia yang telah ditetapkan. Peluang ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 dan Pagel 18 ayat 4. Berdasarkan pemikiran di atas maka guna mengetahui lebih lanjut implikasi atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut perlu dilaksanakan penelitian ini sekaligus guna mencari jawttban dan =Saran permasalahan yang diajukan, yaitu (1) Kebijakan apa yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memantapkan pendapatan Daerah sebagai penopang Warns pelaksanaan Otonomi Daerah, (2) Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kudos dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tabun 2000, dan (3) Dampak spa yang berpengamh atas pelaksanaan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, balk terhadap Pemerintah Kabupaten Kudos maupun masyarakatnya.Panetitian ini meng,gunalcan metode pendekatan Normatif dan Sosiologis Empiris (yang ditujukan pada metode Kualitatif-Induktif-Fenomenologis). Dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah hendaknya dipegang teguh beberapa asas pemungutan pajak, antara lain yang dikemukakan Adam Smith dalam bukunya 'Wealth of Nation" dengan ajaran 'The Four Maxims", dimana pemungutan pajak hams memenuhi asas-asas kesamaan dan keadilan, kepastian hukum, ketepatan east pemungutan pajak dan efisiensi. Peraluran Daerah sebagai bentuk kebijakan publik dan dasar hukum pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat pembuatan Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu syarat yuridis, ekonomi, finansial, dan sosiologis. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sabagat berikut : 1. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Pemetintah Kabupaten Kudus telah menempuh 7 (tujuh) kebijakan dasar yang meliputi pembagian kewenangan, penyesuaian kelembagaan, penataan aparatur, keuangan daerah, prasarana dan saran, penyesuaian pranata hukum, dun pelibatan partisipasi masyarakat. 2 Dalam rangka optimalisasi pendapatan Daerah pemerintah Kabupaten Kudus telah menempuh kebijakan, antara lain inteasilikasi dan eksteusifikasi Pajak dtm. Retribusi Daerah, pengoptimalan penclapatan Daerah melalui BUMD, dan peneiptaan sinergi somber pembittyalm 3. Dalam rangka peningkataa ketutunputta keuangan Daeralt melalui Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Kudus adatah inelaksanakan inventarisasi jenis pungutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, penyesuaian dan penyusunan Perda yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah, dan pelaksanaan Intensifikasi Pajak den Retribusi Daerah. 4. Penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan Daerah Otonom terhadap Pemerintah Pusat, akan tetapi dalam pelaksanaan banyak tnenitnbalkan dampak Dampak tersebut akan nampak dalam bidang keuangan daerah, hukum, ekonomi, sosial den politik.