PERSEPSI MASYARAKAT NELAYAN TENTANG HUKUM PERIZINAN DAN PENGAMANAN DALAM USAHA PERIKANAN (Analisis Socio-Legal Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan dan Kaitannya Dengan Otonomi Daerah di Sumatra Barat)

Abstract

As a branch part of jurisprudence, Security and Permission law of sea territory is an interesting subject to be learned since it was lack of attention before reformation period. At that period, the development was oriented to bank loan from abroad, the utilization of natural resources of land and the industrial development is performed by raw material of import substitution. National crisis creates development reformation of paradigm changing of public policy that the natural resources is real potential which can be found in sea territory and it becomes appropriate alternative to solve the national crisis. The fishermen need protection law since their participation and the wide sea territory become important. The outonomy district from province district, regent district and city gives the fishermen authority to manage the sea territory. The operational of the existed security and permission law which is caused by the changing paradigm of sea territory competency creates certain implication toward the fishermen. Thus, the law study of socio legal research might inform the performance of law in the society. The research had done in Sumatera Barat has some goals: Firstly, how does the law give protection toward the society? These including : How does the society perception toward the security and permission law? How does the society response toward the problem in fishing activity? Does the society knows other laws and institutions? Secondly, how does the operational of security and permission law in the district outonomy of Sumatera Barat? From the result of research had found that the protection law and the security guarantee will be given to the fishermen in Sumatera Barat and other districts according to the size of ship which is used by the issuing of fishing license (IUP) and fishing activity license (SPI) completed by the ship document and law action in sea territory by BAKORKAMLA. The operational of security and permission law in many stimulus found 3 society perceptions: Firstly, the security and permission law is important in fishing activity. Secondly, the security and permission law is a difficult one for the fishermen. Thirdly, the weakness of law action which becomes fenomena creates the dominant of Sumatera Barat fishermen's behaviour of solidarity in solving problems and surprise attack against law which are caused by the disappointed, frustration, worried and anxiety. Another law knows by the fisherment society is the result sharing which is likely similar to the unnamed law, while other institution to each "nagari" of the fishermen district is "Tuo Pawang" institution. The system of "Tuo Pawang" although exticted but still done by the fishermen rightnow The result of research also found that since the new law of outonomy district in sea territory management promised by the government is not exist, the fishermen of Sumatera Barat still done the old security and permission law. Thus, the outonomy district doesn't have significant impact toward the increasing income of the fishermen society in Sumatera Barat. In order the sea potentiality can increased the prosperity of fisherment society and even distribution development directly. It need the responsive law that involve the participation of society. Hukum perizinan dan pengamanan dalam usaha perikanan di wilayah taut menarik untuk dipelajari, sebagai bagian dan cabang ilmu hukum bidang ini pada masa sebelum reformasi kurang menarik perhatian, karena orientasi pembangunan pada waktu itu ditujukan pada pemanfaatan pinjaman dari luar negeri, pemanfaatan kekayaan alam yang terdapat di wilayah darat, dan pembangunan industri dilaksanakan dengan bahan dasar bersubstitusi import. Tetapi setelah terjadi krisis nasional, muncul reformasi pembangunan dengan perubahan paradigma yang melahirkan kebijakan publik dengan menjadikan cumber kekayaan alam sebagai potensi rill yang terdapat di wilayah taut sebagai salah satu altematif yang dianggap tepat untuk menanggulangi krisis nasional tersebut. Karena begitu pentingnya peranan masyarakat nelayan dan luasnya wilayah laut yang bisa mereka manfaatkan, maka masyarakat nelayan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Melalui otonomi daerah kepada Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah taut. Dengan terjadi perubahan paradigma kewenangan pengelolaan wilayah laut tersebut, maka pengoperasionatan hukum perizinan dan pengamanan yang ada akan memunculkan implikast tertetu terhadap masyarakat nelayan. Oleh karena itu kajian hukum yang bersifat sosio legal research dapat memberikan informasi tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada daerah nelayan di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk mengetahui : Pertama, Bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat ? Bagaimana persepsi masyarakat tentang hukum perizinan dan pengamanan ? Bagaimana masyarakat menyikapi persoalan dalam kegiatan penangkapan ikan ? Dan apakah ada hukum dan institusi lain yang dikenal oleh masyarakat nelayan ? Kedua, Bagaimana pelaksanaan hukum perizinan dan pengamanan dilaksanakan pada otonomi daerah di Sumatera Barat ? Dan hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian perlindungan hukum dan jaminan kamanan kepada masyarakat nelayan di Sumatera Barat sama dengan daerah lain di Indonesia disesuaikan dengan ukuran kapal yang digunakan, yaitu dilakukan melalui penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dengan prasyarat memiliki dokumen kapal, serta upaya penegakan hukum di wilayah taut dilakukan oleh BAKORKAMLA. Terhadap bekerjanya hukum perizinan dan pengamanan dengan berbagai stimulus ditemukan tiga persepsi masyarakat, yaitu : Persepsi Pertama, hukum perizinan dan pengamanan mempunyat arti yang penting dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. Persepsi kedua, hukum perizinan dan pengamanan yang ada susah untuk dilaksanakan oleh masyarakat nelayan. Persepsi ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan masyarakat nelayan. Dalam menyikapi fenomena hukum .ini, melahirkan sikap dominan masyarakat nelayan di Sumatera Barat, yaitu Semakin tingginya solidaritas dalam menghadapi setiap musibah dan munculnya perilaku menyimpang atau pen kelakuan yang tidak sesuai dengan hukum karena rasa kecewa, prustasi dan kecemasan. Hukum lain yang dikenal oleh masyarakat adalah berkenaan dengan cara pembagian hasil yang minp dengan unnamed law, sedang institusi lain yang pemah ada pada masing-masing nagari sebagai daerah nelayan adalah lembaga Tuo Pawang, tapi sekarang sudah punah namun nilai-nilai sistem kerja Tuo Pawang masih tetap diterapkan oleh masyarakat nelayan. Hashl penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan hukum perizinan dan pengamanan pada otonomi daerah di Sumatera Barat masih menerapkan hukum yang lama, karena Peraturan Pemerintah yang dijanjikan oleh UU otonomi daerah dalam pengelolaan wilayah taut belum lahir sampai saat penelitian berlangsung. Akibatnya otonomi daerah belum mempnyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Sumatera Barat. Agar potensi perikanan laut bisa bennanfaat langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pemerataan pembangunan, maka sebagai ktmci keberhasilannya diperlukan hukum yang responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.