UNDANG -€” UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)

Abstract

Land and building basically have relatively high and stable economic value. The value on these land and building is the stimulus factor for society to own land and building all the time. The right on land and building can be achieved through transition procedures like trade, grant, inheritance, exchange, buying through auction, etc. In order to make those transition procedures occure properly and don't make any losses for both the party as a giver and a receiver in the transition procedures, the state established regulation about what have to be taken to make the transition procedures on the right of land and building. That regulation makes the state has the right to draw the taxes on every transaction of the transition procedures on the right of land and building, which is called BPHTB (Acquirement Cost of Right on Land and Building) in Act No. 20 of 2000 about BPHTB. The problems discussed in this thesis are, first, how are the implementation prosedures in drawing BPHTB in Semarang Regency. Second, the obstacle factors in implementation of drawing BPHTB prosedures. Third, what are the roles of BPHTB in economic development in Semarang Regency. The approach methods used here to reach out the purposes of this research are normative legal approach because BPHTB drawing prosedures are based on Act No. 20 of 2000, and socio legal approach, and using quantitative and qualitatif analysis of uaL The research had been held ini Semarang Regency founded that : first, BPHTB drawing prosedures in Semarang Regency has appropriate with Act No. 20 of 2000 about BPHTB. Second, the obstacle factors in implementation of BPHTB drawing prosedures are the lack of human resource specially Earth and Building Taxes official, there is no coordination between Taxes Service Office and Land Office in Semarang Regency and the lack of power control on society to definite real transaction value. Third, BPHTB brings direct roles to economic development in Semarang Regency by giving contributions in phisical, bussiness, employment, and society economic development. Tanah dan bangunan pada dasarnya memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi dan stabil. Nilai yang ada pada tanah dan bangunan ini merupakan faktor pendorong bagi banyaknya anggota masyarakat dari masa ke masa ingin memiliki tanah dan bangunan. Untuk dapat memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut dapat ditempuh melalui prosedur peralihan seperti jual beli, hibah, pewarisan, tukar menukar, membeli melalui lelang dan lain - lain. Agar proses peralihan itu dapat berlangsung secara wajar dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi pihak yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan maka negara menetapkan dalam peraturan perundang - undangan tentang tata cara yang perlu dipenuhi dalam melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Adanya peraturan -peraturan dari negara tersebut yang menyebabkan timbulnya hak negara untuk menarik pajak atas setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 disebut BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) juga dilatar belakangi oleh suatu pemikiran untuk meningkatkan penerimaan negara dan atau daerah guna memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. BPHTB tersebut dibebankan kepada pembeli yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Semarang menemukan : Panama, prosedur pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB. Kedua, penerapan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB telah membawa basil positif dalam menarik BPHTB di Kabupaten Semarang, sehingga secara langsung membawa peranan yang culcup besar dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Semarang. Ketiga, pemasukan dari sektor BPHTB mengalami peningkatan secara terus menerus selama tahun 2002 sampai dengan 2004. Akan tetapi penelitian ini menemukan bahwa dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah sama sekali tidak ada koordinasi antara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten Semarang. Alcibat tidak adanya koordinasi tersebut maka kerap terjadi data-data yang tercatat dalam surat PBB yang merupakan satu-satunya pedoman penghitungan BPHTB tidak sesuai dengan data-data dalam sertifikat, misalnya data letak tanah dan luas tanah yang terdapat dalam sertipikat hak atas tanah berbeda dengan yang ada dalam surat PBB yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak BPHTB.