KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

One of big agenda in law reformation as community be required are corruption, bribery, nepotism, to fight. These demand are based on reality, that the corruption has spreaded out to all of life sectors. So, it's needed a good way and comprehensive action to solve a crime act on corruption by policy approachment, for sample in making newly on law structured which lead about a corruption. The aim of the research are knowing the legislative policy on corruption fighting laws in Indonesian. It is being significant, since legislative policy are most strategic part within policy include and be legality base on application or execution part. The result shows that the Indonesian legislative policy in the corruption law haven't been oriented and reformulated for practical interest. That's seen from there weakness or the impropriety in crime rule making within UU PTPK. The first, that the rules makers don't have the concept or clearly criteria on qualification offense. Especially, the rules makers don't formulate the definition even though on corruption limited a pointing as an offense. The second, that the rules makers haven't have a general pattern, or permanent patrons about the sanction which supposed be used for the offense subject. In the UU PTPK, there are crime treat system application which no same with a different corruption offense. The third, that the rules makers haven't understood about juridical consequency on vary crime rule deviation / renewal which different from the source system (KUHP): Whereas, vary deviation / renewal on UUPTK not only consist experiment cast, helping or criminal, but it bring the juridical consequency the rule within Book I KUHP. The consequency of them have arrised many trouble an unprepriaty in law building practical on corruption crime, with use UUTPPK as a base. Salah satu agenda besar reformasi hukum, sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat, adalah pemberantasan terhadap praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa praktek-praktek korupsi telah merambah hampir ke seluruh sector kehidupan. Oleh karena itu diperlukan langlah-langkah dan tindakan komprehensif untuk menanggulangi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan melalui pendekatan kebijakan, yang diantaranya melalui pembaharuan terhadap pranata hokum yang mengatur tentang korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai kebijakan legislatif dalam perundang-undangan pemberantasan TPK, yang berlaku selama ini di Indonesia. Hal ini menjadi penting, mengingat kebijakan legislative merupakan tahapan yang paling strategis dimana di dalamnya memuat garis-garis kebijakan yang merupakan landasan legalitas terhadap tahap aplikasi maupun tahap eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legislative dalam perundang-undangan korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia, belum diorientasikan dan direformulasikan kepada kepentingan praktek. Hal itu antara lain terlihat dari adanya (tiga) kelemahan maupun kejanggalan dalann merumuskan ketentuan pidana dalam UU PTPK. Pertama, bahwa pembuat undang-undang seakan-akan tidak mempunyai mempunyai konsep maupun kriteria yang jelas tentang kualifikasi delik. Dalam hal ini, pembuat undang-undang tidak merumuskan devinisi maupun menentukan batasan-batasan tentang korupsi sebagai suatu delik. Kedua, bahwa pembuat undang-undang belum mempunyai suatu pola umum maupun pedoman (patron) yang permanen mengenai sanksi apa yang seharusnya/sebaiknya digunakan terhadap pelaku delik. Dalam UU PTPK, terdapat adanya penerapan sistem ancaman pidana yang tidak sama terhadap delik korupsi yang berbeda. Ketiga, bahwa pembuat undang-undang belum memahami tentang konsekuensi yuridis terhadap berbagai penyimpangan/ pembaharuan ketentuan pidana yang berbeda dengan sistem induk (KUHP). Padahal berbagai penyimpangan/pembaharuan dalam UUPTK tidak hanya menyangkut masalah percobaan, pembantuan maupun pemukatan jahat saja, melainkan membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai ketentuan yang terdapat dalam Buku I KUHP. Akibat dari ketiga hal tersebut telah menimbulkan berbagai kesulitan dan kejanggalan dalam pralctek penegakan hukum terhadap TPK, dengan menggunakan UUPTPK sebagai dasar pijakannya.