Proses Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Kekuatan Politik DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Pembahasan Pelarangan Minuman Beralkohol (Arranging Process of the Regional Provision and Political Power Function of DPRD (Regional Legislative Assembly) of lndramayu Regency within Discussing the Alcoholic Liquor Prohibition)

Abstract

DPRD (Regional Legislative Assembly) Empowerment issues are being in buzz recently time entire political elites. According to Legal Reformation and Regional Legal establishment, hardly required the existence of Regional Legislative Assembly for deciding and implementing any steps of Act no. 32 of 2005, about Regional Government. The new paradigm is brot ght by the current of that act and contains service enhancement, democracy, and empowerment senses. Regional Legislative Assembly has political authority as democracy pillars; so then, its role is required within the Arranging the Regional Provision. This thesis tries to embark the issue of Political Power Function of DPRD Regional Legislative Assembly in the Arranging the Regional Provision. Recital focus of this thesis is based on results from study held on lndramayu Regency toward 45 member of Regional Legislative Assembly from 2004 General Election. The study conducted with purposes to know how Arranging Process of Regional Provision to Prohibit Alcoholic Liquor: Political Power Function of Regional Legislative Assembly to make decision against the Provision Regional Meeting of Alcoholic Liquor Prohibition; and How Regional Policy is taken within anticipation of alcoholic liquor distribution. There are three variables used in this study, those are: The Perception of Regional Legislative Assembly's Members toward their Political Authority (VI); The Perception of Regional Legislative Assembly's Members toward Regional Provision Establishments (V2); and The Implementation of Regional Legislative Assembly Member's Political Authority against Alcoholic Liquor Prohibition (V3). Data are gathered through interviews, questioners, and document research. Based on the results and research founded, it may be concluded that the establishment process of Regional Provision about alcoholic liquor prohibition does not go properly yet under prevailed rule; the political power of Indramayu Regency Legislative Assembly for establishing regional provision had going well and had conducted their function with classification 4 people (4.45%) are excellent, 7 people 115.5%) are very good, 19 people (42.22%) good, and 15 people (33.33%) less. The regional policy to anticipate alcoholic liquor distribution, which implemented on the Regional Provision, cant be classified as good regional provision. Masalah pemberdayaan DPRD saat ini banyak dibicarakan dikalangan elit politik.Dalam kaitannya dengan Reformasi Hukum dan pembentukan Hukum Daerah,keberadaan DPRD sangat diperlukan untuk menentukan iangkah dan upaya pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Paradigma baru yang dibawa arus undang-undang tersebut mengandung makna peningkatan pelayanan, demokrasi dan pendayagunaan. DPRD yang mempunyai otoritas Politik sebagai pilar demokrasi, dituntut peranannya dalam Pembentukan Hukum Daerah.Tesis ini berusaha untuk mengangkat permasalahan Fungsi kekuatan Politik Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Fokus kajian tesis ini didasarkan kepada hasil penelitian yang dilalcsanakan di DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 45 orang anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum tahun 2004.Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahul bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah Pelarangan Minuman Beralkohol, Fungsi kekuatan politik DPRD dalam pengambilan Keputusan terhadap Raperda Pelarangan Minuman Beralkohol dan Bagaimana kebijakan daerah dalam penanggulangan peredaran minuman yang mengandung alcohol. Ada tiga Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Persepsi anggota DPRD terhadap Otoritas Politiknya (V1), Persepsi anggota DPRD terhadap Pembentukan Perda (V2) dan Aplikasi Otoritas Politik DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pelarangan Minuman Beralkohol (V3). Dad data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, kuisioner dan stud' dokumen. Berdasarkan analisa dan temuan penelitlan dapat disimpulkan bahwa proses •pembentukan Peraturan daerah tentang pelarangan minuman yang mengandung alcohol belum berjalan sesaui dengan ketentuan, Kekuatan Politik DPRD Kabupaten Indramayu dalam Pembentukan Perda telah berperan Cukup balk dan telah melaksanakan fungsinya dengan klasifikasi 4 orang (4,45%) Sangat Baik, 7 orang (15,55%) Klasifikasi Balk, 19 orang (42,22%) klasifikasi Cukup Balk dan 15 orang (33,33 %) Kurang Baik.Kebijakan Daerah dalam penanggulangan Peredaran minuman yang mengandung alcohol yang diruniuskan dalam Peraturan Daerah belum bisa dikiasifikasikan sebagai Peraturan Daerah yang Baik.