IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 DIKAITKAN DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH PROVINSI BALI ( STUDI KASUS PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAERAH PROVINSI BALI )

Abstract

The assessment on Civil Servant performance is held once every year, that is in December of current year, and the elements assessed is based on Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 about Assessment of Civil Servant Performance such as: loyalty, work performance, obedience, trustworthiness, initiative and leadership for incumbent Civil Servant. The aim of this assessment on Civil Servant is to get consideration materials objectively to Civil Servant supervision based on career system and work performance system. However, in employees administration practice particularly in Badan Kependudukan Daerah of Province of Bali, there is deviation especially in assessment processes that not based on Surat Edaran BARN No. 02/SE/1980 of February 1 1 st 1980, about Assessment of Civil Servant Performance, because the Book Records of Civil Servant Performance Assessment is not exist, that must be exercised by assessing officials as a basic for DP3, and lack of understanding about the provision as written in attachment of PP No. 10 Tahun 1979 about Assessment of Civil Servant Performance. No existence of records book and lack of understanding of PP 10 Tahun 1979 tend to results in assessment subjectively, so it is perceived that records book is very important to get objective assessment, beside understanding of PP 10 Tahun 1979 and courageousness of assesses officials to give true assessment. Penilaian terhadap prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan setiap saw tahun sekali, yaitu pada bulan Desember pada tahun yang bersangkutan, dengan unsur yang dinilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yaitu : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepimpinan bagi PNS yang memangla jabatan. Tujuan diadakannya penilaian ini terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Namun kenyataannya didalam praktek administrasi kepegawaian khususnya pada Badan Kependudukan Daerah Prop insi Bali, terdapat penyimpangan terutama dalam proses penilaian tidak melalui sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran BAKN No. 02/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, terutama tidak adanya Buku Catatan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang harus dilaksanakan oleh pejabat penilai sebagai dasar untuk pembuatan DP3, kurang dipahaminya ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Tidak ada buku catatan dan kurang dipahaminya PP 10 Tahun 1979 tersebut cendrung menyebabkan penilaian yang subyektif, sehingga buku catatan penilaian tersebut dirasakan sangat penting kembali diadakan untuk lebih menjamin penilaian yang obyektif, disamping pemahaman PP 10 Tahun 1979 dan keberanian seorang pejabat penilai memberikan penilaian yang senyatanya.