FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

Abstract

In today's province autonomy, there is a heavy burden for the province administration and Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)/ Assembly at Provincial Level as the executor of province autonomy, the burdens are to apply welfare, to absorb and to fulfill the people expectations and dreams and to control the province administration official activities and behaviors based on the law corridor regulation. Decentralization policy is apart of the government democracy policy. Thus, the DPRD surveillance function on legislation and surveillance process on the process of province government administration has to be done. In the Regulation Number 22 Year 1999 that has been modified by the Regulation Number 32 Year 2004; the position of DPRD is equal with the province government. One of DPRD function is to watch the execution of APBD/ Regional Budget as the form of the policy, the political commitments and priorities on the decision of the application and the collection of the regional budget. DPRD as the formal people's council has a responsibility to represent people's needs. This thesis discusses about APBD of Padang Panjang City that has the people's legitimacy through the public election, as the public supporter to represent their aspirations. In the process of APBD execution surveillance, DPRD needs the clear manual on the province regulation form and procedure. It fulfills the condition of Kepmendagri/ Secretary of the Interior Sentence Number 29 Year 2002 on Manual, responsibility management and the regional budget surveillance, and the arrangement of APBD, the execution of regional budget administration and the management of APBD estimation. Nowadays, DPRD of Padang Panjang City has hot had the regulation on the manual of the surveillance, on the other hand, the weakness of the capacity and commitment of the DPRD members raise to be a new problem on the application of the surveillance fundion, thus, it causes the opportunity of doing coalition, corruption, and nepotism. Dalam era otonomi daerah saat ini, ada beban berat yang ditumpukan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, beban itu adalah upaya mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat serta membingkai perilaku dan aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai dengan koridor hukum. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokrasi pemerintahan, karena itu penguatan fungsi pengawasan DPRD, balk dalam proses legislasi dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditetapkan posisi DPRD sejajar dan menjadi mitra dengan pemerintahan daerah. Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana mesti dikumpulkan. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terlembagakan secara formal adalah penyuara kebutuhan rakyat, menjadi sangat penting adanya pengawasan akan pelaksanaan anggaran, yang dalam tesis ini adalah APBD Kota Padang Panjang yang memperoleh legitimasi rakyat melalui pemilu menjadi tumpuan masyarakat untuk menyampaikan aSpirasi publik dalam tatanan kebijakan. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, DPRD membutuhkan adanya pedoman yang jelas mengenai bentuk dan prosedur yang diatur dengan peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 mengenai Pedoman, pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Hanya saja hingga saat ini, DPRD Kota Padang Panjang belum memiliki perda yang mengatur mengenai pedoman pengawasan tersebut, selain itu lemahnya kapasitas dan komitmen anggota DPRD menjadi kendala dalam melakukan fungsi pengawasannya, sehingga dalam prakteknya terbuka peluang untuk melakukan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.