IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PERPAJAKAN DALAM KAITANNAIA DENGAN PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN BALI WAJ113 PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Abstract

The policy on issuing the Tax Payer Identification Number by law which has been the Act Number 9/1994 and which has been changed by Act Number 16/2000 concerning abaut the General Regulations and the Procedures of Taxation is aimed for extensification. Being a policy, the success is highly determined by how the tax beauroucracy in issuing the Tax Payer Identification Number by law for personal income tax in the self assessment system and how the beauroucracy acts in implementing the policy in achieving the goal. This study is conducted in Semarang City, by applying Socio-legal approach witheim qualitative research design, whereas the analysis applies inductive method with an interactive mode. This study reveals : firsty, the substantial policy in issuing the Tax Payer Identification Number by law for personal income tax is increasing the number of the listed tax payer, which is in the year of 1993 happened to be a potential lost of income tax of 6 millions and 16 millions lost by the year of 2000. Nevertheless the change of art 2 (4) through the Act Number 16/ 2000 in which formulation the word "dapat" is dropped, so it says that the Tax Directorat General issues Tax Payer Identification Number by law whenever the tax payer is not willing to do self-enlisting means dropping as well as ignoring the self-assessment system which is applied by the Indonesiaan Taxation System. Secondly, in implementing this policy there has still been a beauroucracy deviation, disfunctional attitude and negative apparatus ( the tax heauroucrate ) which creates a bad image for the tax beauroucracy and the nagative perception towards them. As the effect of the tax beauroucrate deviation attitude, the goal of the taxation policy cannot be achieved. Kebijaksanaan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Secara Jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9/1994 sehagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah dalam rangka ektensifikasi. Sebagai sebuah kebijaksanaan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana birokrat pajak mengimplementasikannya. Untuk mengetahui substansi kebijaksanaan penerbitan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak penghasilan orang pribadi dalam sistem self assessment dan bagaimana perilaku birokrat dalam mengimplementasikan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan, perlu dilakukan studi. Studi ini dilakukan di Kota Semarang, dengan menggunakan pendeka.tan socio-legal dan metode penelitian lcualitatif Sedangkan analisis menggunakan teknik induktif dengan model interaktif. Dan studi ini ditemukan hahwa : periama, substansi kebijaksanaan penerbitan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak penghasilan orang pribadi adalah meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, yang pada tahun 1993 terjadi polensial lost pajak penghasilan sebesar 6 (enam) juta dan tahun 2000 sebesar 16 juta. Namun demikian perubahan pasal 2 ayat (4) melalui Undang-Undang Nomor 16/2000 yang dalam rumusannya menghilangkan kata dapat; sehingga berbunyi Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri telah menggugurkan selcaligus merupakan pengingkaran terhadap sistem self assessment yang dianut Sistem Perpajakan Indonesia. Kedua, dalam implementasi kebijaksanan tersebut rnasih terjadi deviasi birokrasi, perilaku disfungsional dan negatif aparat (birokrat pajak) yang menimbulkan citra buruk birokrasi pajak dan persepsi negatif terhadap birokrat pajak. Akibat dari perilaku birokrat pajak yang menyimpang, kebijaksanaan perpajakan tidak dapat mencapai tujuan.