ICEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

Abstract

The effort of fighting against Economical Crime has been doing since the beginning of the Indonesia Republic namely in 1955, otherwise the result hasn't got satisfaction right now. Fighting the economical crime have been being started by the born of act No. 7/1955 which was regulate the fighting of economical crime. Solving the economical crime problem started by changing the law's have been doing by the changing of the regulation's economical crime, from act No. 7/1955 which is regulate the economical crime, act No 10/1995 about "custom", act No 7/1992 Jo. Act No. 10/1998 which regulate in banking system, and act No. 5 /1999 which is regulate unfair trade practices. Even though the main problem of the economical crime does not lies in the economical crime Act itself, but in the synchronization between acts and the institution in behold of economical crime. In other hand the effort of understanding economical crime have been grown-up in accordance with the economic development of nation state in the world. That's, why we need any effort to prevent against economical crimes, one of them is the adjustment of the criminal policy in action. Because the area of economical crime is unlimited, but we focus in analyzing of act No. 7/1955 which is regulate the economical crime, act No. 10/1995 about "custom" , act No. 7/1992 Jo. Act No. 10/1998 which regulate in banking system, and act No. 5 /1999 which is regulate unfair trade practices. One of the effort to prevent against economical crime is the re-evaluating about the act of economic itself, so that occurs coherency in criminal policy especially in practice (law enforcement). The next effort that we must think is the regulation of economical crime in the future. The ideal form of regulation in criminal policy especially in economical crime is compilation from the vary act of economical crime with the limitation in their scope. On the other hand we must think how to regulate the economical crime in the future. This is the most important thing from the others, because the economical crime develops in accordance with economical development itself When there is a synchronization between one act with other act, we will come to the conclusion that ow perception are the same or at least similar. The same perception is very important to prevent against economical crime. Finally we hope that, criminal policy in economical crime will bring us to the social welfare. Once effort to reach this, we must priority to change the sanction in economical crime. When one breaks the economic law, sending him to the jail is not the only law method. New paradigm in penal policy must be introduced by using other penal not by send to jail, but altering them to pay charge as height as possible. In the future, it is a must. Usaha untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi telah dimulai sejak awal tahun 1995 meskipun hasilnya sampai sekarang belum memuaskan. Penanggulangan tindak pidana ekonomi dimulai sejak diundangkannya UU No. 7 Drt. Tahun 1955 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi itu akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, yang diantaranya berupa penerapan kebijakan hukum pidana materiil yang tepat Mengingat luasnya tindak pidana di bidang ekonomi, maka tindak pidana di bidang ekonomi diprioritaskan terhadap UU No. 7 lit. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, DU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain meliputi kegiatan reevalusi dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi, sehingga terdapat keserasian dalam kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan. Tahap berikutnya yang perlu dipikirkan adalah adanya bentuk pengaturan hukum pidana di bidang ekonomi di masa mendatang. Bentuk pengaturan yang ideal dalam mengatur hukum pidana di bidang ekonomi di Indonesia adalah melakukan kompilasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi dengan pembagian sesuai bidangnya, yang diatur pula tentang ruang lingkupnya, sehingga terdapat kesamaan sikap dan pengertian. Selain itu perlu pula dipikirkan kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengantisipasi tindak pidana/kejahatan di bidang ekonomi di masa mendatang, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi era globalisasi. Saha hal yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa keberadaan hukum pidana di bidang ekonomi adalah untuk menjamin perkembangan perekonomian dan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat menyejahterakan masarakat. Oleh karena itu, prioritas sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang ekonomi adalah stmksi denda dan tindakan administratig namun demikian dalam hal tertentu sanksi penjara dapat pula diterapkan.