KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

This thesis,"The Criminal Policy in The Prevention of Corruption", is based on the problems of how does the policy formulation of laws concerning the prevention of corruption ? and how far the legislative policy concerning the prevention of corruption might be applied in the process of criminal justice ?. Corruption is one of the criminal forms, which cost a lot of damages toward the community, thus it needs appropriate solution to prevent it. One of the efforts to prevent corruption is through the criminal policy, besides other social policy since the fact that corruption has a sophisticated problem. The criminal policy Is carried out along with a series of process of the legislative policy, the applicative policy, and the executive policy. The legislative policy is the first step, which provides a strategic position in the action to prevent the corruption. The legislative policy in UUTPK "99" (The Eradication of Corruption Crime Act) has developed it include the formulation of the corruption crimes, the sentencing systems or its criminal responsibility. This progress might be seen in the formulation concerning confirmation of the meaning of government officials, the state finance, and the economic matters of the country, the meaning of unlawful and the formulation of formal offense, including the absence of distinction in qualification of the felonies and misdemeanours. The formulation of corruption crimes in UUTPK "99" and embraces all kind of corruption crimes which consist of several typos or kinds. While in the sentencing systems, we can see the changes of formulation of the maximum or minimum sentences, the formulation of absolute system, the death penalty and suplementary penalties for every corporation that become a subject of criminal law. The application of UUTPK "99", in fact, it practically causes or problems that might disturbed the process of law enforcement. These causes or problems include the polemic of applying Article 1 and paragraf (2) of the Indonesian Penal Code, in connection with absence of temporary provision and certainty of investigating Institutions for corruption crimes, because of the possibility for more than one investigating officer of corruption crimes, such as : Police Department, prosecutor, and Commission Against Corruption Crimes. Besides, the problems that occured were the absence of compensation for the state damage with imprisonment to regulation. Based on the causes or problems mentioned above, it is necessary to make changes and penal reform, which according to regulations of formulation of corruption crimes and law application of corruption crimes. The penal reform was done in order to be applied to the subjects of corruption crimes that inflict loss on state and public a lot, so the social welfare and social defence can be reached. Penulisan Tesis yang berjudul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI" ini, didasari pada permasalahan bagaimanakah formulas' kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?, dan sejauhmanakah kebijakan legislatif mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam proses peradilan pidana ?. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan usaha yang tepat untuk menanggulanginya. Salah satu usaha penanggulangan tindak pidana korupsi adalah melalui kebijakan hularm pidana, disamping kebijakan sosial lainnya karena tindak pidana korupsi sangat kompleks permasalahannya. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui serangkaian proses kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif maupun kebijakan ekselartif. Kebijakan legislatif merupakan langkah awal yang mempunyai kedudukan strategis dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. Kebijakan legislatif dalam UUTPK "99" mengalami perkembangan yang meliputi perumusan tindak pidana korupsi, sistem pidana dan pemidanaan maupun pertanggungjawabannya. Perkembagan tersebut dapat dilihat dalam perumusan mengenai penegasan pengertian pegawai negeri, keuangan negara clan perekonomian negara, pengertian melawan hukum dan rumusan delik formil, termasuk tidak adanya pembedaan kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran. Perumusan tindak pidana korupsi dalam UUTPK "99" lebih menjaring segala bentuk tindak pidana korupsi yang terbagi dalam beberapa tlpe atau jenis tindak pidana korupsi. Sedangkan dan segi sistem pemidanaannya, maka terlihat adanya perubahan mengenai perumusan ancaman maksimum khusus dan minimum khusus, perumusan sistem absolut, pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta adanya pidana tambahan bagi korporasi yang dijadikan subjek hukum pidana. Penerapan terhadap UUTPK "99" ternyata dalam prakteknya terjadi kendala atau permasalahan yang dapat menggangu proses penegakan hukum. Kendala atau permasalahan tersebut meliputi polemik penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP sehubungan tidak adanya aturan peralihan dan tidak adanya kepastian lembaga penyidik tindak pidana korupsi, karena dimungkinkan Iebih dart satu penyidik tindak pidana korupsi, seperti : Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya aturan pelaksanaan pidana penjara penggantl uang penggantl kerugian negara. Berdasarkan berbagal kendala atau permasalahan tersebut diatas, maka perlu kiranya untuk melakukan perubahan atau pembaharuan hukum balk yang menyangkut ketentuan perumusan tindak pidana korupsi maupun ketentuan penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pembaharuan hukum pidana ini dilakukan agar dapat dlterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.