PERLINDUNGAN HUKUM BAGLMASYARAKAT LOKAL DI LOKASI USAHA PERTAMBANGAN MARMER DI TIMOR BARAT — NUSA TENGGARA TIMUR

Abstract

The policy of government to invite the investors in order to invest their capital for the national development, was began since the implementation of Law No. 1/1967 on foreign investment. The mining is the strategic factor which is supporting the national economic growth, therefore, it should improve its management from economic potential to be the real economic activity. Besides that, it should be thought, the mining activity may cause disturbance, pollution of the environmental system such as the balance of the land disturbance, air and water pollution, and also threat of violation of the rights and law protection of the local community whom live in that mining area. This research take the case study of the marble mining activity in West Timor — East Nusa Tenggara (NTT), which is rejected by local community. The nature of the research problems focus on law protection aspect that should be done by the investors of the marble mining. The research of marble case in West Timor use the normative and empirical approach. The primary data are collected from the informants in research location, and use purposive sampling and then the informants are determined by "snowball sampling" way. The secondary data are collected by literature study to get the source on primary, secondary, and tertiary law. All of the data that are collected they will be analyzed in cycle and interactive way between the activity of data reduction- data presentation — and verification, and at the same time conduct triangulation to ensure the credibility of the data. The result of research shows rejection of the community on the existence of the mining activity because of law and non-law factors. Especially about the law factor, the result of research indicate that there is no legal guarantee of law protection for the community, because the mining activity and all of the regulations product which support it are the effect of the development policy of bureaucratic-repressive administration in the past. As the result, the society become marginal group and separated, they out of the policy and act that regulate that mining activity. The recognition of the human rights of the local community, reposition of the state's right to control, ratification of the international convention on the local community, change of law development paradigm become more humanism, all of them are the inputs that can be applied in order to restore the existence of the local community and all of law protection on themselves. Kebijakan Pemerintah mengundang para investor untuk menanamkan modalnya bagi pembangunan nasional, dimulai dimulai sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Usaha pertambangan merupakan bidang strategis yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan karena itu perlu digiatkan pengelolaannya dari kekuatan ekonomi yang masih bersifat potensial menjadi kegiatan ekonomi yang nil. Pada sisi lain harus pula diingat, kegiatan usaha pertambangan itu dapat mengakibatkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup, seperti: gangguan keseimbangan tanah, pencemaran air dan udara, serta ancaman pelanggaran terhadap hak-hak dan perlindungan hukum masyarakat lokal yang berdiam di kawasan usaha pertambangan itu. Penelitian ini mengambil kasus usaha pertambangan marmer di Timor Barat-NTT yang ditolak kehadirannya oleh masyarakat setempat. Permasalahan yang diteliti pada hakekatnya teifokus pada aspek perlindungan hukum yang seyogyanya diemban oleh investor usaha pertambangan manner itu. Penelitian tentang kasus marmer di Timor Barat ini menggunakan pendekatan normatip dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh dari para informan di lokasi penelitian dengan menggunakan purposive sampling, dan infonnan selanjutnya ditentukan dengan cara "snowball sampling". Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara siklus dan interaktip antara kegiatan reduksi data-penyajian data dan verifikasi, sambil tents melaksanakan triangulasi demi terjaminnya kredibilitas data. Basil penelitian menunjukkan bahwa penolakan masyarakat terhadap kehadiran usaha pertambangan disebabkan karena faktor hukum dan faktor non hukum. Khusus menyangkut faktor hukum, hasil penelitian menemukan tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena usaha pertambangan dan seluruh produk hukum yang menunjangnya, adalah basil kebijakan pembangunan pemerintahan birokratik-represif masa lalu. Akibatnya, masyarakat menjadi kelompok yang dimarginalkan, dan berada terasing di luar kebijakan dan hukum yang mengatur usaha pertambangan itu. Pengakuan akan hak-hak asasi masyarakat lokal, reposisi hak menguasai negara, ratifikasi konvensi-konvensi intemasional tentang masyarakat lokal, serta pergantian paradig,ma pembangunan hukum yang lebih humanis, merupakan masukan-masukan yang dapat diaplikasi demi mengembalikan eksistensi masyarakat lokal dengan segala aspek perlindungan hukum yang melekat pada. dirt mereka.