PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY

PRAMUDITA, TATYA HERLANA (2001) PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
4Mb

Abstract

PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY executes the Telecommunication Service delivery to final consumer that constitute Tax Object according to the Value-Added Tax Act 1984. The Value-Added Tax Act 1984 that intended has been replaced by the Act number 11 in 1994 and the Act number 18 in 2000. Imposition that intended is caused to be effective the Value-Added Tax Act 1984 provision above toward the Value-Added Tax Object that among others is the Telecommunication Service delivery that constitute the Service b.ubject to Tax delivery (Article 1 number 7 and article 4 letter c). The permission for the Operator of Wartel A and B to collect the Value-Added Tax on the Telecommunication Service delivery and to make Tax Invoice as the collection proof of the Value-Added Tax, constitute the first set of problems. For the second one, the difference between Tax-Owed Period for the Telecommunication Service delivery in the form of Local Call, Long Distance Call, International Call, and Internet (CJY.net) for the direct delivery and the indirect one to the final consumer. They both constitute the set of problems in this Thesis that entitled : IMPOSITION THE VALUE-ADDED TAX ON THE TELECOMMUNICATION SERVICE DELIVERY AT PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY. Combination of normative juridical and sociological juridical approaches, with data acquisition by means of literature study, interview, and questionnaire constitute methods to solve the set of problems of this case study. Qualitative-inductive-descriptive analysis and qualitative¬deductive-descriptive analysis are used to analyze data aim to the conclusions drawing. The first conclusion, the Operator of Wartel A and B is allowed to collect Value-Added Tax on the Telecommunication Service delivery and to make Tax Invoice (Simple Tax Invoice) as the collection proof of Value-Added Tax. Secondly, there is not difference between Tax-Owed Period for theTelecommunication Service delivery in the form of Local Call, Long Distance Call, International Call on the one hand and Internet (CJY.net) on the other hand for the direct delivery and the indirect one to final consumer. The following recommendation could be proposed that : 1. Theoretically, it is necessary be made a particular study regarding the operation of Wartel A and B, normatively and empirically / sociologically. Practically, for PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY it is necessary carefulness and meticulousness administering taxation (Value-Added Tax) of the Operator of Wartel A and B. For legislator and implementation regulation it is necessary to arrange special provision that regulate taxation problem of the Operator of Wartel A and B.Theoretically, it is necessary be made a particular study normatively and empirically / sociologically regarding Tax-Owed Period for the Telecommunication Service delivery directly or indirectly for developing of tax law. Practically, it is necessary be determined regulation of finance minister or general director of tax that regulate- specifically regarding 'Tax-Owed Period for the Telecomunication Service delivery. PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY melakukan penyerahan Jasa Telekomunikasi kepada konsumen akhir yang merupakan Objek Pajak berdasarkan UU PPN 1984. UU PPN 1984 yang dimaksud adalah sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000. Pengenaan yang dimaksud adalah pemberlakuan ketentuan UU PPN 1984 diatas terhadap Objek PPN yang diantaranya adalah penyerahan Jasa Telekomunikasi yang merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 huruf c). Boleh tidaknya Penyelenggara Wartel A dan B memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN, merupakan permasalahan pertama. Untuk permasalahan kedua, perbedaan antara Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) untuk penyerahan secara langsung dengan penyerahan tidak langsung kepada konsumen akhir. Keduanya merupakan permasalahan dalam Tesis ini yang berjudul : PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY. Gabungan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan perolehan data melalui studi kepustakaan, wawancara serta questionnaire merupakan metode pemecahan permasalahan studi kasus ini. Analisis kualitatif-induktif-deskriptif dan kualitatif-deduktif-deskriptif digunakan untuk menganalisa data menuju penarikan kesimpulan. Kesimpulan pertama, penyelenggara Wartel A dan B dibolehkan memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak (Faktur Pajak Sederhana) sebagai bukti pemungutan PPN. Kesimpulan kedua, tidak terdapat perbedaan antara Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI di satu pihak dan Internet (CJY.net) di lain pihak untuk penyerahan secara langsung dengan penyerahan tidak langsung kepada konsumen akhir. Saran yang dapat dikemukakan adalah : 1. Secara teoritis, perlu dibuat kajian khusus mengenai Penyelenggaraan Wartel A dan B secara normatif maupun empiris / sosiologis. Secara praktis, bagi PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY perlu ketelitian dan kecermatan pengadministrasian perpajakan (PPN) Penyelenggara Wartel A dan B. Untuk pembuat UU dan peraturan pelaksanaan perlu menyusun ketentuan khusus yang mengatur masalah perpajakan penyelenggara Wartel A dan B. 2. Secara teoritis, perlu dibuat kajian khusus secara normatif dan empiris / sosiologis mengenai Saat Terutang Pajak balk untuk penyerahan Jasa Telekomunikasi secara langsung maupun tidak langsung untuk pengembangan hukum pajak. Secara praktis, perlu ditetapkankeputusan menteri keuangan atau keputusan direktur jenderal pajak yang mengatur secara spesifik tentang Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:14586
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:16 Jun 2010 15:54
Last Modified:16 Jun 2010 15:54

Repository Staff Only: item control page