REORIENTASI KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abstract

This writing is meant to remind and explain that actually the judicial power is the based principal and pillar for law enforcement and justice in this country. The Base Constitution (UUD 1945) has obviously asserted that Prime Court and other judicial committees have duty and responsibility to run the judicial power. But as far as its history, even until the Era of Reformation which demanded for changes and improvement in almost all of governmental section, the implementation of judicial power is only supported in narrow way by judicature/court implementation. Where as, this duty is only a part or one of the sub systems from the whole Law Enforcement System. Meanwhile, still there are other duties or sub systems (primarily investigation, prosecution, and execution) which are integral part beyond the judicial power, but they are included in executive power control. This condition means that the concept of judicial power is not proceed completely, also there are no consolidation in the law enforcement system's arrangement, especially in the criminal law section. Or, in the other word is the judicial power concept has been given another meaning or been developed to an inappropriate and unproportional way. The High Court as a department who hold the highest power of judicature, in the end also does not have maximum capability of handling the law enforcement's tasks and functions. Its vital and strategic position put aside by the law's rules, the structure and the connection between the real institution and governmental conditions which are dominantly held by the executive's power. On the top of it, the main reason is the judicial's power concept does not given enough base and space for the department to lead the whole Criminal Justice Systems execution. For further , consequences are each sub-systems which are actually work under the same power has been separated and inclined to a system who does not have the sense of belonging of the system so the justice and law enforcement process does not proceed in an integrated (criminal) justice system's frame as a doctrine we have. To give execution a complete and comprehensive base and direction to the judicial's power especially, and in the law and justice enforcement in general, we have to do several re-orientations. The most fundamental is to develop a (new) concept for the judicial's power. The implication of this re-orientation is the re-position and re¬vilatization of the High Court in the Criminal Justice Systems. Tulisan ini bermaksud mengingatkan dan menjelaskan, bahwa sesungguhnya kekuasaan kehakiman merupakan landasan dan pilar utama bagi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. UUD 1945 telah secara nyata menegaskan, tugas dan tanggungjawab terselenggaranya kekuasaan kehakiman itu berada di tangan Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Namun sepanjang sejarahnya, bahkan hingga bergulirnya Era Reformasi yang menuntut perubahan dan perbaikan di hampir seluruh bidang kehidupan bernegara, pelaksanaan kekuasaan kehakiman hanya bertumpu secara sempit pada penyelenggaraan peradilan/pengadilan. Padahal bidang tugas tersebut hanya sebagian atau salah satu sub-sistem raja dari keseluruhan Sistem Penegakan Hukum yang ada. Sementara, masih ada bidang tugas atau sub¬sistem lain (yang utama yakni penyidikan, penuntutan dan eksekusi) yang juga merupakan bagian integral, yang berada di luar jangkauan atau kewenangan kekuasaan kehakiman dan justru masuk dalam pengendalian kekuasaan eksekutif. Kondisi ini bermakna, konsep kekuasaan kehakiman tidak berlangsung secara utuh dan lugs, serta belum adanya keterpaduan dalam gerak langkah penyelenggaraan Sistem Penegakan Hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Atau dengan kata lain, konsep kekuasaan kehakiman telah diberi arti atau dikembangkan secara tidak tepat dan proporsional. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi di bidang kekuasaan kehakiman/yudikatif, pada akhirnya juga tidak mampu berperan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum tersebut. Kedudukan yang sesungguhnya sangat vital dan strategis, terpinggirkan oleh peraturan perundangan, struktur dan hubungan kelembagaan serta kondisi riil kenegaraan yang sangat dominan dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif. Di atas semua itu, penyebab utamanya adalah, konsep kekuasaan kehakiman yang tidak memberikan landasan dan ruang yang cukup bagi lembaga itu untuk memimpin keseluruhan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana. Akibat lebih lanjutnya adalah, masing-masing sub-sistem yang sebenarnya bekerja di bawah lingkup kekuasaan yang sama, terpisah dan cenderung tidak memiliki sense of belonging of the system sehingga proses penegakan hukum dan keadilan tidak berlangsung dalam kerangka integrated (criminal) justice system sebagaimana yang didoktrinkan. Untuk memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang lebih utuh dan komprehensif terhadap kekuasaan kehakiman khususnya, dan penegakan hukum dan keadilan pada umumnya, harus dilakukan beberapa pengorientasian kembali. Yang paling fundamental ialah, membangun suatu konsep (barn) bagi kekuasaan kehakiman. Implikasi dari reorientasi tersebut, adanya reposisi dan revitalisasi kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Pidana.