KEBIJA K.AN FIUKUM PIDANA DA LAM RA NGKA PERUNDUNGAN KORBAN

Abstract

'riga persoalan pokok Hukum Pidana yang telah mendapat perhatian pen gamati ahli meliputi tiga hal, yaitu Perbuatan, Pertanggungjawaban pidana, clan Pidananya sendiri. Kajian terhadap tiga hal tersebut bal-dcan menjadi bahasan intensif dalam Kongres PBB yang membahas pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana. Sementara masalah korban tidak pidana yang sesungguhnya memiliki korelasi signifikan terhadap kejahatan maupun pelakunya, belum begitu banyak mendapat perhatian. Tidak adil rasanya membicarakan substansi Hukum Pidana tanpa memperhatikan kedudukan korban khususnya di dalam menyusun kebijakan Pembuatan Undang-Undang yang pada umumnya menjadi pedoman utama dalam upaya penegakan supremasi hulcum. Tulisan ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui apakah di dalam merumuskan kebijakan awal Hukum Pidana, yaitu kebijakan legislatif, para pembuat Undang-Undang telah atau belum memperhatikan aspek perlindungan korban ini. Mengingat korban sebenarnya menjadi pihak yang paling menderita akibat tindak pidana yang tejadi. Terhadap persoalan ini penelitian menunjuldcan bahwa kebijakan Hukum. Pidana sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi bentuk perlindungan dimaksud belum konkrit, tidak langsung serta kurang tegas.Para penegak hukum pun dalam menjalankan tugasnya, juga sebagian telah melakukan upaya perlindungan korban ini, tetapi tindakan yang dilakukan itu pada umumnya dilakukan karena pertimbangan moral, bukan karena pertimbangan yuridis (walaupun ada sebagian kecil lcarena pelaksanaan Undang-Undang). Oleh karena itu demi membangun upaya penegakkan hukum yang berorientasi pada aspek ,perlindungan korban di masa mendatang perlu ada kaj Ian teoritik tnaupun praktis terhadap kebijakan Hukum Pidana diberbagai negara (kajian komparatif), di samping melakukan pengamatan terhadap aspirasi para korban tindak pidana itu sendiri (kajian empirik). Banyak negara telah memperhatikan sungguh-sungguh masalah perlindungan korban ini, sementara berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat korban tindak pidana temyata sangat mengharapkan tindakan nyata dalam rangka melindungi nasib mereka. Tindakan nyata tersebut pada intinya berupa pemberian ganti mgt.