HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK ERA EKONOMI GLOBAL

Abstract

There is a dilemma perspective between the development and the preservation of environment function. The economic development which becomes the government priority with all the policy they take, usually confronted by the real condition that happened to the environment. The activity of some company like industry, mining trading, that become the major factor from economic globalization phenomenon, in their implementation are disobeying the environment interest. The effects the threatening to the society's living, causing damage and polluted environment. Some method for the settlement of environmental disputes as pointed of article 30 paragraph (1) UUPLH, particularly in case of out of the court according to article 31-33 UUPLH, become less effective and the society usually stand in a weak position, so that the alternative settlement through the using of legal standing organization/Environment NGO is really needed. There are three (3) major problem in this research which are : (1) guarantee in Environmental Act for the existence and wide participation of legal standing of environment organization; (2) the use of legal standing of environment organization in the settlement for environment dispute; (3) the optimum use of legal standing of environment organization. This study is using the qualitative research method with the sociologist juridical approach, while the data are taken from documentation study or literature, observation, and interview with the related party to acquire and answer the major problems. The study result found that: first, normatively (legal formal) there is a guarantee for the existence of legal standing of environment organization to the environmental (public) interest. Nevertheless, there is still a difference between the environmental law expert and environment organization to application of article 38-39 UUPLH that regulate whether environment organization could be active or not. The reason is the weakness of the law of procedure and some requirement that should be met by the environment organization to propose the legal standing; second, several settlement for environment dispute done by environment organization base on legal standing show that the use of legal standing of environment organization become more needed by the society, and that they could be more effective to avoid and overcome the pollution and/or the environmental damage that happen as the effect of the business activity which put more importanes to the economic aspect; third, the optimum use of legal standing of environment organization is really needed to support the national development, particularly in the next future, considering that there is still many barriers which should be overcome by the environment organization. Selama ini ada kesan bahwa antara pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan merupakan sesuatu yang sangat dilematik. Pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah dengan segala kebijakan yang diambil, selalu dihadapkan pada kondisi riil yang terjadi pada lingkungan. Kegiatan beberapa perusahaan industri, pertambangan, perdagangan, yang menjadi faktor utama dari gejala globalisasi ekonomi, dalam implementasinya semakin tidak mengindahkan kepentingan lingkungan. Akibatnya di camping lingkungan menjadi rusak dan tercemar, masyarakatpun kehidupannya menjadi terancam. Beberapa cara penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPLH, khususnya di luar pengadilan sesuai Pasal 31-33 UUPLH, semakin kurang efektif dan masyarakat selalu berada pada pihak yang lemah, sehingga penyelesaian alternatif melalui penggunaan legal standing organisasi/LSM lingkungan menjadi sangat diperlukan dan cukup representatif. Ada 3 (tiga) permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu : (1) jaminan dalam UU lingkungan hidup atas keberadaan dan partisipasi luas legal standing organisasi lingkungan ; (2) penggunaan legal standing organisasi lingkungan pada penyelesaian sengketa lingkungan; (3) optimalisasi penggunaan legal standing organisasi lingkungan. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan perolehan data melalui studi dokumen atau kepustakaan, observasi, dan interview dengan para pihak terkait untuk memperoleh dan menjawab pokok permasalahan yang ada Temuan studi menunjukkan bahwa : pertatna, secara normatif (legal formal) telah ada jaminan atas keberadaan dan partisipasi luas legal standing organisasi lingkungan untuk kepentingan lingkungan (public interest). Akan tetapi masih ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum lingkungan dan organisasi lingkungan terhadap ketentuan Pasal 38-39 UUPLH yang mengatur tentang legal standing organisasi lingkungan akan dapat efektif atau tidak, dengan alasan lemahnya hukum acara dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi lingkungan untuk dapat mengajukan legal standing; kedua, beberapa penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan atas dasar legal standing menampakkan bahwa penggunaan legal standing organisasi lingkungan semakin dibutuhkan di masyarakat dan lebih efektif untuk mencegah serta mengatasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan para pelaku usaha yang lebih mementingkan aspek ekonomi; ketiga, optimalisasi penggunaan legal standing organisasi lingkungan sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional terutama di masa yang akan datang, mengingat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh organisasi lingkungan.