PENGARUH DIPISAHKANNYA POLRI DARI ABRI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Abstract

The emergence of reform has affected demands of various parties to the government. The most significant one is the separation of Indonesian Police (POLRI) from Indonesian Armed Forces (ABRI). So far, the traffic law upholding has involved another element. This can be seen in a united operation on traffic law breaking in which involving Military Police. The traffic law upholding is very important due to the fact that traffic is the center of people's activity in running the economy. Therefore, the traffic law upholding needs more strict regulation. In reality, traffic law upholding has not been in practice because Indonesian Police has been united to the structure of Indonesian Armed Forces (ABRI). People believe that Indonesian Police is separated from Indonesian Armed Forces. This belief has resulted in public perception on the police itself in facing traffic law upholding. This has also resulted in the demand on the changing of police behavior from militarism into a more civilian. The research has found that traffic law upholding has been intervened by Indonesian National Armed Forces (TM). This can be proved by the law breaking conducted by the Armed Forces/Police, which is not followed up and even ignored as if there were no traffic law violation. Traffic law upholding is hoped to be not contaminated by military characteristics. Thus, Indonesian Police is autonomous and professional in doing their duties and responsibilities to maintain safety, public order, and smooth traffic flow. To anticipate the matters, Indonesian Police has made policy on traffic both in terms of juridical and technical-operational sense. The policy has stressed on the change of the Police behavior by giving them freedom to do action. Bergulirnya reformasi di segala bidang mengakibatkan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak yang ditujukan khususnya kepada pemerintah. Salah saw tuntutan yang signifikan adalah dipisahkannya Kepolisisan Negara Republik Indonesia dad ABRI. Selama ini penegakan hukum dibidang lalu lintas melibatkan unsur lain di luar POLRI, seperti dalam operasi gabungan penindakan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan Polisi Militer. Penegakan hukum dibidang lalu lintas sangat penting mengingat lalu lintas merupakan aktivitas masyarakat dijalan dalam rangka meningkatkan roda perekonomian, maka perlu pengaturan yang tegas. Didalam realita bahwa penegakan hukum lalu lintas selama ini terjadi bias dalam bertindak, mengingat kedudukan POLRI masih menyatu dalam struktur ABRI. Pandangan masyarakat selama ini bahwa POLRI telah pisah dari ABRI.hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap POLRI itu sendiri dalam menyikapi fenomena-fenomena penegakan hukum lalu lintas yang terjadi. Akibat lain yang sulit dijalankan dalam praktek adalah merubah sikap dan perilaku POLRI yang telah membudaya sifat militeristik. Didalam penelitian ditemukan adanya penegakan hukum lalu lintas yang mudah diintervensi oleh TNI. Hal ini terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat (TALI/POLRI) tidak ditindaklanjuti, tetapi justru dianggap begitu saja, seolah-olah tidak terjadi pelanggaran. Penegakan hukum lalu lintas yang diharapkan adalah penegakan hukum yang tidak terkonttuninasi oleh sifat-sifat milker, agar POLRI dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagth pelayan masyarakat dibidang keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas lebih bersifat mandiri dan profesional. Untuk mengantisipasi hal tersebut POLRI mengadakan langkah-langkah kebijakan dibidang lalu lintas yang bersifat Yuridis Formal maupun teknis operasional. Kebijakan yang lebih ditekankan adalah merubah pola dan perilaku POLRI dengan can memberikan kebebasan kepada individu POLRI untuk bertindak.