PEMBERDAYAAN HUKUM PERTAMBANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN SANGGAU)

Abstract

The thesis discusses policy direction on mining management in the frame of local autonomy in Sanggau regency and is to find solution'. on some problems: synchronization of Government's policy direction in enhancing local income from mining sector; juridical and technical obstacles that halt the implementation of policy direction on mining management in Sanggau regency, and effectiveness of law enforcement on deviated mining efforts. Through normative and sociological law research methods, it is found that synchronization of national policy direction is generally coherent, but the specific substances are still contrary to the social, economy, and cultu•e facts of Sanggau regency. The main juridical obstacle is the difficulty in combining regulation norms related to mining sector management. The technical obstacle can be found in the limited conditions of organization, management, hmnan resources, finance, structure, and infrastructure, so that implementation of law empowerment on mining authority cannot optimally run. It influences local income which is sufficient. Based on the above problems, it is recommended that plan on mining sectors should be • accurate by forming local management infonnation system board and revising regulations which still halt community's tights, obligation, and participation in managing mining efforts. Sinkronisasi arah kebijakan pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan; kendala yuridis dan teknis yang menghambat pelaksanaan arab kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Sanggau; serta efektivitas penegakan hukum usaha pertambangan yang menyimpang. Melalui metodologi penelitian hukum normatif dan sosioligis diperoleh kesimpulan bahwa sinkronisasi arah kebijakan nasional dan daerah secara umum sudah cukup berkoherensi, namun substansi spesifikasinya masih kontradiktif dengan realitas sosekbud daerah Kabupaten Sanggau. Kendala yuridis yang terkait dengan pengelolaan sektor pertambangan. Demikian pula kendala teknis, dirasakan masih terbatas kondisi organisasi, manejemen, SDM, keuangan sarana dan pertambangan kurang optimal, sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan daerah yang tidak memadai sehingga dengan permasalahan diatas dapat direkomendasikan, agar perencanaan sektor pertambangan ke depan dilakukan berdasarkan akurat dengan membentuk badan sistem informasi manajemen daerah dan merevisi peraturan perundang-undangan yang masih menghambat hak-hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam mengelola sumber pertambangan.