ASPEK KEADILAN DALAM PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Abstract

Justice aspects of tax force using warrant are categorized into a sociological juridical Research. The research aims to analysis factors causing tax arrears, to find out whether the regulation on tax force has optimally been carried out, to find out the act of preference right of slate over tax debt if it is confirmed to preference right in act of loaned right, and to find out a model of tax law considering still the law enforcement, justice, equilibrium on right and obligation between tax obligator and fescues. The researcher applied a method of legal sosial approach. The data were obtained throught library research, documentation, and interview employing some informant resources, The qualitative data analysis shows that Firstly, factors causing tax arrears are extern factors that include tax obligators' lack of knowledge of law aspects, the tax obligators (WP) was not found, the WP refused the SP/SPMP, the WP passed away, confiscated object was out of working area of KPP, no confiscated object found did not belong to the WP, JSP was not allowed to enter the office/ house of the WP/PP, confiscated goods of the WP occupied by other party or the property had been confiscated by the third party. The intern factors include the lack of human resources, especially JSP, the existing of JSP had no good behaviour, the tax decision was not executed on proper time, less socialization of the regulations of law obligation to society or related institution. Secondly, the state had preference right to tax force, this influnced the success of industrial ang trade sectors. Even thoght debtor had guaranteed the land or house as loaned right, the state still had authorities to confiscate them as the payment of tax. Finally, it is necessary to consider the aspects of justice, especially the right and obligation equilibrium between tax obligators and fescues, the realize the necessary of the tax to the development of the state, in other side the government should provide a better service as the manifestation of their responsibility. The researcher recommends that the WP is permitted to sell their own property under a limited time, so they may get a better price of their property. Considering to the preference right of state over tax force, Bank requires the receipt attachment of loaned tax of the last tax year and provides information to the local tax office on the condition of debtor over the loaned tax of the effective year on behalf of the debtor by considering still the Bank's secret. Aspek Keadilan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis faktor-faktor timbulnya tunggakan pajak, mengetahui apakah peraturan-peraturan di bidang penagihan pajak telah dilaksanakan secara optimal, mengetahui pelaksanaan hak mendahulu (preferen) negara alas utang pajak bile berhadapan dengan hak preferen dalam VU Flak Tanggungan, dan menemukan suatu model hukum• pajak yang 'eta!) memperhatikan kepastian hukum, keadilan dalam perpajakan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan fiskus. Pendekatan Socio-legal dan perolehan data melalui studi k.epustakaan dan dokumentasi serta wawancara dengan informal) kunci (infurl-nen recourses) merupakan metode yang dipilih sesuai tujuan dari penelitian int. Analisa kualitatir terhadap data yang diperoleh menunjukkan kepada kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak adalah Faktor ekstern, meliputi ketidaktahuan WP/PP akan hukumnya, WP/PP tidak dapat diketemukan, WP/PP menolak menerima SP/SPMP,WP/PP telah meninggal dunia, obyek sita beraoa di luar wilayah kerja KPP, tidak diketemukan obyek sita, diketemukan obyek sita namun menurut WP/PP barang tersebut bukan miliknya, adakatanya juga JSP tidak boleh memasuki rumah/kantor WPIPP, kekayaan WPIPP yang akan disita ternyata telah dijadikan jaminan oleh pihak lain atau kekayaan tersebut telah disita oleh pihak ketiga. Faktor intern, dapat berupa terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia khususnya JSP, adanya JSP yang jenuh dan bermental kurang bail:, penetapan yang tidak tepat waktu, kurangnya sosialisasi peraturan mengenai penagihan pajak kepada rnasyarakat dan instansi terkait, Kedua, Negara mempuriyai hak mendahulu untuk tagihan pajak , hak preferen ini berpengaruh pada kelancaran. pemberian kredit oleh Bank, yang akhirnya mempengaruhi kelancaran usaha perindustrian dan perdagangan. Sebab walaupun debitur menjarninkan tanah atau rurnah dengan Flak Tanggungan sekalipun, tetap dapat disita negara untuk pelunasan utang pajak. Ketiga. Kedepan perlu semakin diperhatikan aspek keadilan dalam perpajakan yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak patuh bukan karena takut sanksi, melainkan wujud tanggung jawab dan kesadaran pentingnya pajak bagi pernbangunan, di sisi lain pemerintah meningkatkan pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawabnya. Rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah: sebelum barang sitaan WPIPP dilelang, teriebih dahulu kepada WP/PP atau kuasanya diberi kesempatan untuk menjual sendiri barangnya dengan diberi betas waktu, sehingga akan diperoleh harga yang lebih 'balk dan menguntungkan WPIPP. Berkaitan dengan hak mendahulu (preferen) negara atas tagihan pajak, bank wajib meminta lampiran tanda bukti pelunasan pajak terutang tahun pajak terakhir dan tukar informasi dengan kantor pajak setempat mengenai kondisi dari debitur tentang pelunasan pajak terutang tahun berjalan atas name debitur yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank.