ASAS KEADILAN DALAM PENGATURAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

lease and development have related/relevant very sliver. Related/Relevant among both can be seen in the following sekuensi : development represent process which must be supported availablely of fund, meanwhile, lease represent instrument utilized to raise money able to be utilized to sustain development process. Function where lease utilized as instrument to enter money into exchequer is often conceived of by function of budgeter. But that way, related among development and lease do not can only be seen in formula, because lease earn is also utilized as instrument to reach specific-purposes laid at outside is finance-related of state. Conceived of Such function of function of reguler. Considering Execution of Autonomy Area leaned earnings of area genuiness which for example area lease and area retribution and also division of percentage of Land Tax and arranged Building UU No. 22 Year 1999 about area autonomy and of UU No. 25 Year 1999 about monetary counter balance central government and area. Percentage of acceptance of Land Tax and Building which is 90 % used by local government give motivation in each local government to execute optimum acceptance of Land Tax and Building. Governmental town of Semarang as autonomous area is also claimed for the optimum of acceptance of Land Tax and Building town area of Semarang. Government of town of Semarang have importance to efficacy of PBB part of fund. Result of collection of PBB this will be able to be utilized to sustain activity of development conducted by local government. On the contrary failure to collection of PBB in Governmental region of town of Semarang automatically will result part of expected fund cannot fulfill. Efficacy of imposition cannot be discharged from influence of adherence of taxpayer in fulfilling obligation of its tax payable. Tread on from the idea sekuen hence research focussed by adherence of taxpayer in paying PBB in town of Semarang. In this research is used by method of yuridis normatif at the same time sosiologis yuridis. The mentioned meant to be can conduct approach of problems either through normatif yuridis and also of sosiologiswhere implementation law in society. Analysis medium the used is analysis of domaine taxonomy and lokations that is responder answer confermation with relevant answer. From result of research obtained by conclusion that taxpayer of PBB in town of Semarang very obedient (92,85%). Meaning which do not meekly only equal to 7,15%. Medium which paying lose time 7,14 %. Reason of lease delay in payment because of negligence/forget, degradation of ability of taxpayer and economics feel tax payable do not fulfill justice ground. From result of research is also known by still needed (by] socialization and also execution of calculation of assessment self by Government of town of Semarang to be earning optimum acceptance of PBB. Pajak dan pembangunan memililci keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan diantara keduanya dapat dilihat dalam sekuensi sebagai berilcut : pembangunan merupakan proses yang hams didukung dengan tersedianya dana, sementara itu, pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses pembangunan. Fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang (sebanyak-banyaknya) ke dalam kas negara sering disebut sebagai fungsi budgeter. Namun demikian, keterkaitan antara pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formula tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan negara. Fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi reguler. Mengingat Pelaksanaan Otonomi Daerah disandarkan pada pendapatan asli daerah yang antara lain pada pajak daerah dan retribusi daerah maupun pembagian persentasi Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 90 % digunakan oleh pemerintah daerah memberikan motivasi pada setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Kota Semarang sebagai daerah otonomi juga dituntut untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan PBB bagian dana. Hasil pemungutan PBB ini akan dapat dipergunakan untuk menopang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pernerintah daerah. Sebaliknya kegagalan terhadap pemungutan PBB di wilayah Pemerintah Kota Semarang secara otomatis akan mengakibatkan bagian dana yang diharapkan tidak dapat dipenuhi. Keberhasilan pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ketaatan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban hutang pajaknya. Berpijak dari sekuen pemikiran tersebut maka penelitian difokuskan pada ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif sekaligus yuridis sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan pendekatan permasalahan baik secara yuridis normatif maupun sosiologis dimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Sedang analisa yang digunakan ialah analisa domaine (kewilayahan) dan taksonomi yaitu mengkonfortasikan jawaban responden dengan jawaban yang relevan. Dad hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak PBB di Kota Semarang sangat that (92,85 %). Berarti yang tidak taat hanya sebesar 7,1.5 %. Sedang yang membayar terlambat 7,14 %. Alasan keterlambatan pembayaran pajak disebabkan oleh kelalaian/lupa, penurunan kemampuan ekonorni dan wajib pajakmerasa hutang pajak tidak memenuhi asas keadilan. Dari hasil penelitian juga diketahui masih diperlukan sosialisasi serta pelaksanaan perhitungan self assessment oleh. Pemerintah Kota Semarang agar dapat mengoptimalisasikan penerimaan PBB.