PENYALADCLINAAN LEMBAGA KEPAILITAN DALAM DUN1A USAHA

Abstract

Bankruptcy Institution are the institution which can be used in bussinesman world, can be arrange and construct, with they bussiness partner agent about a certain qualification of successness would have quarentee from the law. The bankruptcy consists a debitur walfare when its approved as bankrupt with all the things which they had. As long they had the bankruptness. Bankruptcy have followed a certain condition and procedures which can be approach as Bankruptness based on the judges decissions, this Bankruptcy constitution denied the creditur to act an unfair action to have the payment of their debts. In real their often have this contitution act without compunction because of their creditur, debitur, and others side in there jobs to completed and solve the problems of their bankruptness and how in the future this bankruptcy rules can beable to conduct and stayed which has in urgent condition. This research will be used a normative yuridical theory and empirist theory with the specification in analysist discriptive samplings are choosen by purposive ways which take an example with basic purpose datas assembling to the literature studies and field studies and the datas of analysist methode which has used is qualitative normative methode. In the result of this research and experiment can be conclude that there is any unfair action or acting without compunction in this constitutions with creditur has, debitur and from the other side ( beside the creditur and debitur ) from the analysist research and conclude as a result point that the unfair action from thisconstitution can be happened because of there is any space in the regulation of bankruptness. In this regulation also pointed a institution of payment adjournment and institutions for the creditur rights protection which has called as actio pauliana from this result can be used to solved the problems of the without compunction action from the institution by their creditur and actio pauliana to their debitur, and the prospect from the no. 4, 1998 constitution of the bankruptness have had restructurition from it self Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha, sebab melalui lembaga kepailitan inilah perjanjian bisnis yang telah mereka sepakati dengan mitra usahanya mengenai prestasi tertentu akan mendapat jaminan secara hukum. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Kepailitan harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan Hakim. Lembaga kepailitan mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dan mencegah terjadinya tindakan tidak adil debitur terhadap para krediturnya. Dalam praktek pelaksanaanya tidak jarang terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan, sehingga terdapat permasalahan, antara lain bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, dan pihak lain, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan tersebut, dan bagaimana prospek peraturan kepailitan yang saat ini berlaku yang dibuat karena keadaan mendesak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis nonnatif dan empiris dengan spesifikasi bersifat diskriptif analitis. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu mengambil sampel atas dasar tujuan tertentu. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedang metode analisis data yang dipergunakan adalah nonnatif- kualitatif.Dan hash penelitian ternyata terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pihak lain (selain debitur dan kreditur). Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan dapat terjadi karena adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan. Di dalam Undang-undang Kepailitan juga mengatur lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan lembaga perlindungan hak kreditur yang dikenal dengan nama actio pauliana. Dart hasil analisis lembaga PKPU dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyalahgunakan yang dilakukan oleh kreditur dan actio pauliana dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur. Prospek Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 yang saat ini berlaku sebagai perangkat peraturan yang tersodia apabila dipandang sebagai prospek lembaga kepailitan, maka perlu diadakan penyempurnaan / pembaharuan.