PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING SETELAH DI KELUARKAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT

Abstract

To develop economics of Indonesia, representing a fair matter by delivering foreign capital through Cultivation of Foreign Capital (PMA). Because limitation of domestic party of Indonesia in capital Local, technological, skill and management, while foreigm party have excellence in the field of Indonesia remains to assume PMA as complement capital beside domestic capital. Arrangement of PMA to Indonesia is Law No. 1. 1967. PMA Law gives opportunity, which is very mean for all nations expand. With existence of economic globalisation and adapted for by situation and condition growth of state in this time there are some section of PMA Law require to revise. More than anything else legislated Local Autonomy Law No. 22, 1999. Local Government was given plenipotentiary to manage its own house hold. Pursuant to idea above constitute a piquancy research. Hence fundamental problems, which were raised in thesis entitling : "Execution Of Foreign Capital Cultivation After Releasing Local Autonomy Law in West Sumatra". The Problems cover : How execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra, benefit what is obtained in execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra and also constraints what is arise in execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra. Problems which is raised in this thesis is solved to through a research with approach of normative juridical supported by approach of empirical juridical with method analyse qualitative, inductive and phenomenology. Pursuant to result of research which have been analysed to be obtained by some conclusion : that execution of PMA in West Sumatra arranged with SK Meninves/Lead BKPM No. 38 year 1999 going into effect nationally. Released Local Autonomy Law there is amenity in execution of PMA, where before theirs Local Autonomy Law no amenity in execution of PMA. Local Autonomy Law represent a momentum to be able to develop and improve initiative and creativity in executing process enable Ness of potency properties of Natural Resources, Human Resource and other resource more effective and productive found on West Sumatra Local. Obtained Benefit before and after released by Local Autonomy Law in is same West Sumatra in principle, is merely differentiated with service which quickly, effective and efficient after Local Autonomy Law, beside benefit to Local government of West Sumatra, development amount, development of corporate world and labour. With analysis to working of Law of in society (Chambliss and of Seidman) found by some constraint in execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra that is : in local planning and promotion, bureaucracy which is not effective and efficient, lower him domination of information and technology, less economic potency scale, lower security guarantee of capital cultivation and Law protection, uncertainty of Law, mores, cultural value and habit of society and also human resource. To overcome the constraints of Local Government of West Sumatra unite intention to increase function, performance and quality service of PMA execution up at systems service of one stop service so that give service by expeditious. Untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dengan mendatangkan modal asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu hal yang wajar. Karena keterbatasan pihak dalam negeri Indonesia di bidang modal, teknologi, keahlian dan manajemen sedangkan pihak asing memiliki keunggulan dalam bidang tersebut. Indonesia tetap menganggap PMA sebagai modal pelengkap di samping modal dalam negeri. Pengaturan PMA bagi Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1967. UUPMA memberikan peluang yang sangat berarti bagi negara-negara berkembang. Dengan adanya globalisasi ekonomi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan negara saat ini ada beberapa pasal UUPMA perlu direvisi. Apalagi dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah diberi kekuasaan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pemikiran diatas merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka permasalahan pokok yang diajukan dalam tesis yang berjudul "Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat". Permasalahan tersebut meliputi : Bagaimana pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat, manfaat apakah yang diperoleh dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat serta kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat. Permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tesis ini dipecahkan melalui suatu penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif, induktif dan fenomenologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis diperoleh beberapa kesimpulan : bahwa pelaksanaan PMA di Sumatera Barat diatur dengan SK Meninves/Kepala BKPM No. 38 Tahun 1999 berlaku secara nasional. Dengan (likeluarkannya UU Otonomi Daerah adanya kemudahan dalam pelaksanaan PMA, dimana sebelum UU Otonomi Daerah tidak adanya kemudahan dalam pelaksanaan PMA. UU Otonomi Daerah merupakan suatu momentun untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas dan inisiatif dalam melaksanakan proses pemberdayaan potensi kekavaan Sumber Daya. Alam, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara lebih efektif dan produktif yang terdapat pada daerah Sumatera Barat. Manfaat yang diperoleh sebelum dan sesudah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat pada prinsipnya sama, cuma dibedakan dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien setelah UU Otonomi Daerah, disamping manfaat bagi Pemda Sumatera Barat, kuantitas pembangunan, pengembangan dunia usaha dan tenaga kerja. Dengan analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman) ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat yaitu : di bidang perencanaan dan promosi, birokrasi yang tidak efektif dan efisien, rendahnya penguasaan informasi dan teknologi, skala potensi yang kurang ekonomis, rendahnya jaminan keamanan atas penanaman modal dan perlindungan hukum, ketidakpastian hukum, adat istiadat, nilai budaya dan kebiasaan masyarakat serta sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyatukan tekad untuk meningkatkan fungsi, kinerja dan mutu pelayanan pelaksanaan PMA ke arah sistim pelayanan one stop service sehingga memberikan pelayanan dengan cara yang cepat dan efisien.