ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBERANTASAN MALARIA DAN CAKUPAN PROGRAM DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2002

Abstract

Nowadays, Malaria is one of the community health problems at Banyumas district. Based on the report of the Banyumas District Social Welfare and Health Office in 2001, it showed that malaria cases were going up sharply ( 5.409 clinical malaria sufferers and 1.127 malaria positive sufferers, SPR = 20,84 % ) with the number of the death was three persons. Ketnranjen sub district at Banyumas district was the highest of the occurrence of malaria. It was 653 cases. The first operational policy of malaria eradication was giving of radical treatment with SP / Fansidar. Malaria cases went down in the early months. Then, malaria cases went up and spread to other sub districts. Therefore, it needs to analyze further more about management of malaria eradication based on the following management processes ; planning, implementation, controling, and establishment. The aim of this research is to describe the implementation of malaria eradication management at Kemranjen. I Health Center and to describe the effects to the coverage of the implementation program ( output) of malaria eradication. This is qualitative research using case study method. The number of samples were 12 persons that were taken purposively. The subjects of this research were the Head of the Health Center, the Head Coordinator of Malaria Department, the Head of Village Malaria Officer, the Village Malaria Officer, and the Microscope Officer, and Co Assistant Entomologist. Data was collected by in-depth interview using questioners. Content Analysis was done to analyze the qualitative data. The steps of Content Analysis were : arranging, classification, reducing data, and taking a conclusion. The implementation of malaria eradication management as in the following actions : First, the planning has not been used for taking decision in the implementation of malaria eradication. Second, the implementation of malaria eradication has not referred to the operational policy of malaria eradication in Pelita VI that concern to the Global Strategy of Malaria Eradication based on the agreement of the Health Ministries from the countries of WHO member in 1992 about Malaria Surveillance Program. The number of field officers are not enough, and they have double tasks. While field officers do the program of malaria eradication, they have not been supported by the knowledge and the understanding of main task. Controlling to supprot achievement of program hasbeen done. Coverage of the implementation program of malaria eradication has not agreed with the target, and it has not achieved the target based on infected areas ( < 30 % from the total number of citizens at their areas ). The implementation of malaria eradication management quantitatively needs to wacth the invention target of sufferer based on the target at each village. This is to detect the spreading of malaria to other areas and the epidemic. Therefore, it needs to increase the quality and the number of field officers. Finally, they can understand the application of malaria survaillance program and main task for each field officer, and the application of decentralization at Health Center level and District level, primarily in taking a decision for intervention of malaria based on flow chart, SKD form. Penyakit malaria akhir-alchir ini menjadi salah sate masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Basil laporan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas tahun 2001 menunjukan bahwa penyakit malaria mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu 5.409 penderita malaria klinis dan sebanyak 1.127 positif malaria ( SPR = 20,84 % ), dengan kematian sebanyak 3 orang. Kejadian malaria tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 653 kasus. Awal kebijaksanaan operasional pemberantasan malaria yang dilakukan untuk menekan perkembangan penyakit malaria adalah dengan pemberian pengobatan radikal dengan Sulfadoksin Pirimetamin / fansidar. Kasus malaria pada bulan-bulan pertama mengalami penurunan, namun selanjutnya berfluktuasi, bahkan cenderung telah menyebar ke wilayah kecamatan lain. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai manajemen pemberantasan malaria yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan manajemen pemberantasan malaria di Puskesmas Kemranjen I dan dampaknya terhadap cakupan program ( out-put) pelaksanaan pemberantasan malaria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Sampel / Subyek penelitian yang diambil berdasarkan Purposive sebanyak 12 orang yaitu Kepala Puskesmas, Kepala Koordinator Urusan Malaria, Kepala Juru Malaria Desa, Juru Malaria Desa, milcroskopis dan co.ass entomologis. Pengambilan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan kuesioner terstruktur. Analisa data kualitatif dilakukan dengan cara content analisis yaitu menyusun, mengklasifikasi, mereduksi data dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan manajemen pemberantasan malaria yang meliputi ; pertama, perencanaan belum dimanfaatkan untuk proses tindak lanjut pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemberantasan malaria. Kedua, pelaksanaan pemberantasan malaria belum mengacu pada kebijaksanaan operasional pemberantasan malaria Pelita VI yang menyangkut Startegi Global Pemberantasan Malaria hasil kesepakatan Menteri Kesehatan negara-negara anggota WHO tahun 1992 tentang Program Surveilans Malaria. Kebutuhan tenaga lapangan masih belum memadai dan adanya tugas rangkap. Petugas lapangandalam melaksanakan program pemberantasan malaria belum didukung dengan pengetahuan dan pemahaman tugas pokok yang baik. Pengawasan sudah dilakukan untuk pencapaian program, akan tetapi cakupan program pelaksanaan pemberantasan malaria belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan dan belum tercapai sesuai kondisi kriteria desa yang teijangkit yaitu inasih < 30 % dari jumlah penduduk di wilayahnya. Pelaksanaan manajemen pemberantasan malaria secara kuantitas perlu memperhatikan target penemuan penderita sesuai target yang ditetapkan di tiap¬tiap desa. Hal ini untuk lebih dapat mendeteksi dini kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit malaria ke daerah lain dan Kejadian Luar Biasa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kualitas dan jumlah petugas lapangan, sehingga dapat lebih memahami penerapan program surveilans malaria dan tugas pokok masing¬masing petugas lapangan dan penerapan desentralisasi di tingkat puskesmas dan juga Kabupaten, terutama desentralisasi dalam pengambilan keputusan untuk penanggulangan malaria sesuai dengan bagan alur, form SKD.