ANALISIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2008

Abstract

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD. Penyusunan rancangan RKP/RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPENAS/BAPPEDA dengan seluruh Lembaga/Kementerian/SKPD melalui penyelenggaraan Musrenbang Pusat maupun Daerah masing-masing. Dasar hukum penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Surat Edaran Bersama Mendagri dan BAPPENAS, Surat Edaran Bupati Pekalongan nomor 50/94 tentang pedoman umum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, bahwa musrenbang dilaksanakan melalui serangkaian proses sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditentukan. Musrenbang Kecamatan Kedungwuni dilaksanakan oleh panitia kecamatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Kedungwuni berdasarkan fungsi dan jabatannya masing-masing dan tidak dibentuk panitia khusus untuk menyelenggarakan Musrenbang kecamatan. Keterbatasan SDM para peserta Musrenbang khususnya dilegasi dari desa/kelurahan menyebabkan kualitas hasil musrenbang yang tidak memenuhi target yang ingin dicapai. Mereka cenderung mengusulkan program yang bersifat fisik dan material saja, bukan merupakan program yang benar-benar dibutuhkan. Dalam menganalisis hasil Musrenbang, penulis meneliti draft RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2008 menjadi dasar penyusunan RAPBD yang kemudian menjadi APBD. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dari 50 usulan yang merupakan hasil Musrenbang, hanya 19 usulan atau sekitar 38% saja yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2008. Hal ini terjadi karena selain keterbatasan anggaran yang ada, juga karena dalam penyusunan RKPD ada sumber-sumber lain yang digunakan selain hasil musrenbang kecamatan, diantaranya yaitu instruksi dari bupati dan juga DPRD.