KAJIAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) DAN GANTI UANG (GU) OLEH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA SKPKD KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2008

Abstract

Pada tahun 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan dari Kepmendagri 29/ 2002 menjadi Permendagri 13/ 2006, metode yang digunakan untuk mencairan danapun mengalami perubahan dari metode Beban Tetap (BT) dan Pengisian Kas (PK) menjadi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) pada tahun 2008 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri 59/ 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Cepatnya perubahan peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut pelaksana pengelolaan keuangan daerah mampu menyesuaikan dengan cepat pada peraturan-peraturan yang baru sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan masyarakat awampun perlu mengetahui mengenai pengelolaan keuangan daerah supaya dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penulisan tugas akhir ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Obyak penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mengenai metode pencarian dana. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode pengamatan, wawancara dan studi pustaka. Dalam pelaksanaan pengelola keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2008 secara prosedural dan mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan Permendagri 59/2007 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan untuk mencairkan dana adalah UP, GU, TU dan LS penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan, pada tahun 2008 pencairan dana dengan metode Langsung (LS) lebih besar dari metode yang lainnya yaitu 84,6 % dari total SP2D yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sesuai peraturan yang ada penerbitan SP2D paling lama (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM, namun pada pelaksanaannya penerbitan SP2D paling cepat 3(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM, hal ini disebabkan beberapa faktor. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencairan dana, antara lain SDM yang kurang memadai, kurang disiplinnya SKPD, dan kadang dalam pembayaran mengunakan metode Langsung (LS) yang berhubungan dengan pihak ketiga, dalam penyelesaian proyek tidak sesuai dengan kontrak yang ada.