Perolehan Tanah Untuk Lokasi Pusat Perbelanjaan Thamrin Square Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Perkotaan Di Semarang

Abstract

Perolehan tanah untuk keperluan swasta yang dilakukan untuk suatu pembangunan harus terlebih dahulu mengantongi ijin prinsip sebagai pedoman dalam proses permohonan ijinnya. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan maupun bencana alam yang disebabkan ketidaksesuaian tersebut yang mengganggu tanah guna tanah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam Rencana Tata Wilayah Perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perolehan tanah untuk lokasi pusat perbelanjaan Thamrin Square dalam kaitannya dengan Rencana Tata Wilayah Perkotaan di Semarang dan untuk mengetahui apa saja yang hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perolehan tanah untuk lokasi pusat perbelanjaan Thamrin Square dalam kaitannya dengan Rencana Tata Wilayah Perkotaan di Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, artinya dalam penelitian ini yang ditinjau tidak hanya melihat dari sudut hukum positif saja akan tetapi juga melihat kondisi yang mempengaruhi hukum tersebut. Data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian mengenai perolehan tanah untuk lokasi pusat perbelanjaan Thamrin Square dalam kaitannya dengan Rencana Tata Wilayah Perkotaan di Semarang menunjukkan bahwa Rencana Tata Wilayah Perkotaan merupakan pedoman bagi peruntukkan bagi suatu pembangunan yang perijinannya terdapat dalam ijin prinsip yang dimohonkan pada Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya. Sehingga terjadi kesesuaian antara Rencana Tata Wilayah Perkotaan dengan Tata Guna Tanah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perolehan tanah untuk lokasi pusat perbelanjaan Thamrin Square secara yuridis telah terjadi pelanggaran tertib administrative, karena ijin prinsip dikantongi oleh pihak pengembang setelah melakukan perolehan tanah.. Sedangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perolehan tanah ini disebabkan oleh faktor birokrasi yang panjang serta faktor proses pembangunan asset pengganti yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan upaya penyelesainnya dilakukan dengan cara secara aktif mengkonfirmasikan setiap langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam proses perijinan maupun dalam proses pelaksanaan asset pengganti serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan oleh instansi-instansi terkait Kata Kunci : Perolehan Tanah, Lokasi Pusat Perbelanjaan, Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan