IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI ANAK JALANAN

Abstract

Setiap anak merupakan aset yang akan meneruskan cita-cita suatu bangsa, untuk mencetak anak-anak yang kelak dapat menjadi tulang punggung bangsanya harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan baik fisik, mental maupun sosial yang sesuai dengan masa tumbuh kembangnya. Namun, sejak terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia, banyak anak-anak yang terabaikan kebututuhannya. Salah satu fenomenanya adalah keberadaan anak jalanan dan Semarang adalah salah satu kota yang memiliki jumlah anak jalanan yang cukup besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani anak jalanan sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penentuan respondennya melalui purposive sampling dengan prinsip snow ball yaitu dari seorang responden akan diperoleh informasi untuk mengetahui responden lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sampai saat ini belum memiliki peraturan yang khusus mengatur mengenai anak jalanan, yang ada saat ini belum dapat mengakomodir permasalahan anak jalanan di Kota Semarang. Fenomena anak jalanan bukan merupakan fenomena tunggal, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya, untuk itu perlu penanganan yang tepat terhadap masalah anak jalanan. Dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah Kota Semarang harus melibatkan unsure seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam perlidungan anak jalanan. Tidak kalah pentingnya adalah pada setiap pihak yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan tentang persepsi hak-hak anak sehingga dapat memperlakukan anak jalanan seperti layaknya anak, bukan sebagai anak yang bermasalah. Kata Kunci: Kebijakan, Perlindungan Anak dan Anak Jalanan