EFEKTIVITAS  IMPLEMENTASI   UNDANG-UNDANG  NOMOR  20  TAHUN  2000 TENTANG  PERUBAHAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  21  TAHUN  1997  TENTANG  BEA  PEROLEHAN  HAK  ATAS  TANAH  DAN  BANGUNAN
(STUDI  KASUS DI KOTA SALATIGA)

Bagus Wicaksono  B2A 003 040
18 Juni 2007

ABSTRAK

	Salatiga sebagai kota yang sedang berkembang memiliki motto Kota Hati Beriman ini memiliki potensi di bidang perpajakan, khususnya di bidang bea balik nama terhadap status tanah, terlebih dengan perniagaan  yang berkembang di Kota Salatiga, yang menghasilkan atau menimbulkan perbuatan hukum yaitu peralihan hak atas tanah dan bangunan. UU BPHTB, merupakan undang-undang yang mengatur tentang pajak yang timbul dari perolehan hak yang diperoleh karena adanya peralihan hak atau peningkatan hak atas bidang tanah dan atau bangunan. Pelaksanaan UU BPHTB tersebut banyak menemui kendala dan hambatan, karena undang-undang tersebut masih baru.
	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka operasionalisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut UU BPHTB), khususnya dalam hal pemungutan BPHTB; bagaimanakah pelaksanaan UU BPHTB, khususnya dalam rangka pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Salatiga; dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan UU BPHTB, khususnya dalam rangka pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Salatiga
	Metode penelitian ini meliputi: metode pendekatan yuridis sosiologis; spesifikasi penelitian deskriptif analitis; data diperoleh dari data primer dan data sekunder; lokasi penelitian di Kota Salatiga; metode pengumpulan data meliputi wawancara, studi kepustakaan dan penelitian lapangan; metode analisis data adalah metode analisis kualitatif secara taksonomi; dan teknik pengabsahan dan validasi data secara triangulasi.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam pemungutan BPHTB adalah berdasarkan UU BPHTB dan peraturan pelaksananya, dan juga peraturan daerah yang mengatur mengenai BPHTB; pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Salatiga berdasarkan UU BPHTB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran, Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga, Dewan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga, para PPAT / notaris Kota Salatiga dan bank persepsi untuk Kota Salatiga yaitu Bank Mandiri; dan efektivitas UU BPHTB terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Salatiga dapat disimpulkan berjalan dengan efektif, hal ini dapat diketahui dari hasil penerimaan dari pajak BPHTB yang tiap tahun berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan dapat mengatasi kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB tersebut.

Kata kunci : UU BPHTB, pelaksanaan, efektivitas.