FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2004

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) selama empat kali dalam kurun waktu 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan-perubahan signifikan dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya ialah mengenai peran partai politik. Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945, yang merupakan hasil dari amandemen ketiga, telah memposisikan kedudukan partai politik menjadi sangat sentral dan dominan dalam pengisian jabatan politik di Indonesia. Melalui proses pemilihan umum (pemilu) partai-partai politik melakukan rekrutmen politik dan berusaha menarik simpati masyarakat untuk mendukung calon-calon anggota legislatif yang mereka tawarkan. Penelitian ini akan melihat secara lebih spesifik bagaimana proses tersebut dijalankan oleh partai-partai dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor tahun 2004 lalu. Rekrutmen politik yang diamanatkan oleh UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 adalah dengan menerapkan mekanisme yang demokratis, secara terbuka, dan memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Untuk melihat pelaksanaan ketentuan terkait di atas, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian penulis berusaha menjelaskan bagaimana proses rekrutmen politik tersebut diselenggarakan dan apakah telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Dari beberapa partai yang dijadikan sampel dalam penelitian, ditemukan beragam mekanisme rekrutmen politik. Secara umum setiap kepengurusan partai di tingkat Kabupaten Bogor menjalankan mekanisme rekrutmen berdasarkan petunjuk dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) masing-masing partai. Penetapan daftar nama calon anggota legislatif (caleg) sementara dan penentuan nomor urut caleg tersebut mayoritas menjadi kewenangan elite partai di tingkat pengurus Kabupaten Bogor. Akan tetapi dari semua partai yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak ditemukan penyelenggaraan rekrutmen politik yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara utuh. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Partai Politik