RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Abstract

ABSTRAK Langkah yang dilakukan oleh BUMN untuk memulihkan ekonomi adalah dengan melakukan refonnasi BUMN. Reformasi ini dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu : restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Restrukturisasi adalah tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham. Secara prinsip, sasaran restrukturisasi BUMN adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN atau setidak-tidaknya mendekatkan kinerja BUMN kepada perusahaan swasta sejenis. Perangkat hukum yang mengatur tentang restrukturisasi BUMN ini belum terpadu secara koordinatif, dan masih terpisah-pisah. Ketentuan tersebut misalnya terdapat dalam UU No.9/1969, UU No.1/1995, UU No.8/1995, PP No.3/1983, PP No.12/1998, PP No.13/1998, PP No.27/1998, PP No.6/2000, Inpres No.5/1988, Kep.Menkeu. No.740/ICMK.01/1989, dan sebagainya. Meskipun demikian pelaksanaan dari restrukturisasi BUMN ini tidak boleh dilepaskan dan esensialia Pasal 33 HUD 1945, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Metode yang digunakan dalam restrukturisasi BUMN ini adalah : perubahan status hukum, kerjasama operasi atau kontrak manajemen, konolidasi atau merger, pemecahan badan usaha; penjualan saham melalui , pasar modal, penjualan saham secara langsung, dan pembentukan perusahaan patimgan. Alasan perlunya restrukturisasi dan sasaran yang ingin dicapai adalah : restrukturisasi BUMN merupakan bagian clan reormasi struktural BUMN; merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan perbaikan BUMN; merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan menetapkan kebijakan. BUMN yang perlu direstrukturisasi adalah yang mempunyai karakteristik : BUMN yang mendapat proteksi di masa lalu berdasarkan regulasi atau terdapat monopoli alamiah; BUMN yang berkinerja kurang baik; BUMN yang beroperasi di sektor-sektor kompetitif. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan restrukturisasi BUMN dalam ranglka melindungi kepentingan pihak ketiga adalah : pengawasan melalui prinsip transparansi dan pengawasan melalui kerangka regulasi. ABSTRACT The action that can be done to make economy recovery is by SOE reform. The reform is done in three phases, those are restructuring, profitability and privatization. Restructuring is an action to increase efficiency and productivity of enterprise throughout legal form alteration, organization and capital ownership. In principle, restructuring goal of the SOE is to increase SOE performance at least the SOE performance will be equal to those of comparable private firms. The rules of law that arrange SOE restructuring are not comprehensive on coordination, and are still separated. They are as attached on UU No.9/1969, UU No.1/1995, UU No.8/1995, PP No.3/1983, PP No.12/1998, PP No.13/1998, PP No.27/1998, PP No.6/2000, lnpres No.5/1988, Kep.Menkeu. No.740/KMK.01/1989, etc. Nevertheless those applicable of SOE restructuring shouldn't kept apart from ecensialy of chapter 33 UUD 1945, that it's to reach welfare for Indonesian people. The methods be used in SOE restructuring are legal form alteration, joint operation or management contract, consolidation or merger, corporate separation, initial public offering, direct placement, and joint venture. The restructuring reasons and the objectives that will be reached are : SOE restructuring is the part of SOE reform structure; it's government obligation to make SOS's recovery; and it's government effort to reform the regulation and draw up a policy. SOE that need be restructured are have characteristic : SOE that got protection by regulation or they have natural monopoly; SOE had less performance; and SOE that operate in competitive sector. Controlling that been done for SOE restructuring action in case of give warranty to the third party are : controlling by principle of transparency, and controlling by frame of regulation.